Revisi UU Dinilai Tak Sesuai dengan Gagasan Pembentukan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai kesepakatan Pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KPK.

Kesepakatan Pemerintah dan DPR tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Selain cacat prosedur, pembahasan undang-undang ini juga tidak sesuai gagasan pembentukan KPK yang diberikan tugas sebagai komando pemberantasan korupsi," kata Feri dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Konsistensi Fahri Hamzah Dukung Revisi UU KPK, Dipecat PKS hingga Gol di Akhir Jabatan

Anggota Koalisi Kawal KPK itu juga menilai dari kesepakatan revisi itu, KPK terkesan dipaksa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kemudian, Feri juga menyoroti kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif serta akan adanya unsur Dewan Pengawas.

"Sebagai rumpun eksekutif maka KPK tentu bertanggungjawab kepada Presiden melalui Dewan Pengawas," ujar dia.

Tak menutup kemungkinan, kata Feri, dua aspek itu membuat KPK semakin tidak independen.

Selain itu, kasus-kasus besar yang penanganannya membutuhkan waktu lama bisa dikesampingkan dengan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Menurut Feri, pegawai KPK juga rentan dikendalikan dan disusupi kepentingan pihak tertentu jika nantinya mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Diberitakan, ada tujuh poin perubahan yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK.

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas. Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Baca juga: TII: Revisi UU KPK Berita Buruk bagi Masa Depan Investasi Indonesia

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Dengan demikian, pembahasan akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja antara Baleg DPR dan pemerintah untuk mendengarkan pandangan seluruh fraksi.