Kompas.com - 12/09/2019, 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023 Hendardi menilai, tindakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari yang menggelar konferensi pers dan menyatakan Irjen (Pol) Firli melakukan pelanggaran etik berat adalah pembunuhan karakter.

Menurut Hendardi, Saut dan juga Tsani sudah berpolitik.

"Saya melihatnya tindakan ini sebagai upaya membunuh karakter seseorang," kata Hendardi saat dihubungi, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Firli Nilai KPK Harus Bertanggung Jawab ke Presiden

Menurut Hendardi, Pansel Capim KPK sudah pernah bertanya ke lembaga superbody tersebut mengenai prosedur pengambilan keputusan terkait pelanggaran kode etik.

"Kami tanya pengawasan internal KPK. Prosedurnya kalau ada internal KPK diduga bersalah harus sampai sidang. Yang menyidangkan itu Komisioner KPK, Wadah Pegawai dan Pengawasan Internal. Itu tak pernah terjadi pada Firli, karena dia keburu ditarik Kapolri untuk bertugas ke Sumsel," ujar Hendardi.

Karena tidak pernah ada sidang dugaan pelanggaran etik tersebut, kata Hendardi, Saut dan Tsani tidak boleh menyimpulkan Firli telah bersalah melanggar etik.

Baca juga: Pansel Capim KPK Pertanyakan Pengumuman Pelanggaran Kode Etik Irjen Firli

Hendardi menekankan, pernyataannya ini murni dilontarkan karena prihatin ada pejabat KPK yang bermain politik.

"Saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Tapi kalau seperti itu berarti sudah berpolitik, antara lain, membunuh karakter seseorang," ujar Direktur Setara Institute ini.

Soal dugaan pelanggaran etik Firli saat bertemu Tuan Guru Bajang, Hendardi mengatakan, semua sudah dikonfirmasi ke jenderal bintang dua tersebut. Pertanyaan serupa juga sudah ditujukan kepada Firli saat tahap seleksi wawancara dan uji publik.

Baca juga: Pansel Sudah Cek soal Firli ke KPK, Tak Temukan Pelanggaran Etik

Hendardi menyayangkan Saut cs telah melakukan pembunuhan karakter pada Firli yang sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Padahal, menurut Hendardi, Firli termasuk salah satu capim KPK yang mumpuni.

"Dalam (penilaian) tiap tahap seleksi, dia tidak pernah keluar dari (peringkat) 5 besar," ungkap Hendardi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).  KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTO Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Diberitakan, Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari mengatakan, Firli dinyatakan melakukan pelanggaran hukum berat melalui musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Pertemuan Irjen Firli dan TGB yang Berujung Pelanggaran Etik...

Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan tiga peristiwa.

Peristiwa pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.
Namun, Komisioner KPK Alexander Marwata, mengaku tak tahu soal konferensi pers itu.

Baca juga: Alexander: 3 Pimpinan KPK Ingin Kasus Pelanggaran Etik Firli Ditutup

Menurut dia, dua pimpinan KPK pun tak tahu, yakni Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo.

Alexander mengaku baru mengetahui konferensi pers itu dari pemberitaan di media massa yang dikirimkan oleh Basaria melalui pesan singkat.

Menurut dia, dua pimpinan KPK pun tak tahu, yakni Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo.

Alexander mengaku baru mengetahui konferensi pers itu dari pemberitaan di media massa yang dikirimkan oleh Basaria melalui pesan singkat. 

 

Kompas TV Kritik datang dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terhadap capim KPK Nawawi Pomolango. Keberatan disampaikan Laode terkait pernyataan Nawawi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Nawawi menyebut KPK hanya mengutamakan penindakan dibandingkan pencegahan. #KPK #LaodeMSyarif #NawawiPomolango
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.