Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Habibie Analogikan Diri Nahkoda, Kendalikan Indonesia yang Nyaris Karam

Kompas.com - 12/09/2019, 17:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, membekas dalam kenangan Joseph Osdar, wartawan senior Kompas.

Osdar merupakan wartawan istana di enam pemerintahan, sehingga paham betul karakteristik masing-masing presiden RI.

BJ Habibie, kata Osdar, mengalami masa sulit sebagai presiden di masa transisi dari Orde Baru menuju reformasi.

Pada hari itu, saat baru dilantik sebagai presiden, BJ Habibie mengundang wartawan yang sehari-hari meliput pemberitaan Istana Kepresidenan untuk ngobrol-ngobrol.

Baca juga: KPK: Habibie Membangun Fondasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Saat itu, selain Osdar, hadir pula beberapa pemimpin media saat itu antara lain Dahlan Iskan dari Jawa Pos dan Sabam Siagian dari Jakarta Post sebagai tamu undangan Presiden.

"Waktu itu beliau hanya ingin mendengar, tidak mau bicara banyak," ujar Osdar sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (11/8/2019).

Meski tak banyak yang disampaikan Habibie, namun kata-katanya hari itu terus membekas di benak Osdar.

Bacharuddin Jusuf Habibie, kata Osdar, menganggap dirinya sebagai nahkoda yang tengah berjuang mengendalikan Indonesia yang dia ibaratkan sebagai kapal.

"Tugas beliau menggambarkan dirinya, jika Indonesia sebagai kapal, beliau adalah nahkoda, pertama adalah supaya tidak tenggelam kapal ini, supaya tidak karam," kata Osdar.

Baca juga: Erick Thohir Kenang Habibie sebagai Bapak yang Buka Kebebasan Pers

Osdar mengatakan, Habibie menyadari posisinya saat itu serba tidak enak. Ia harus memperbaiki beberapa kekacauan yang membuat Indonesia saat itu nyaris “karam”.

"Bahkan beliau katakan saat itu Indonesia sedang menuju karam. Itu tugas beliau," kata Osdar.

Selain itu, Osdar menganggap Habibie punya jasa besar bagi insan pers Indonesia. Di masa pemerintahan Soeharto, hidup lembaga pers bagai dalam cengkraman.

Tindak tanduknya diawasi. Tak sedikit media dibredel, termasuk Harian Kompas.

Baca juga: Ilham Habibie: Sampai Jumpa di Akhirat Bapak Tercinta...

Harian Kompas sempat dibredel selama dua pekan karena memberitakan aksi demonstrasi yang dianggap makar hingga pemberitaan soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat itu kental terasa.

"Habibie ada di langkah pertama Indonesia masuk ke masa reformasi. Langkah pertama itu yang tak dilupakan insan pers," kata Osdar

Habibie pun melepas belenggu tersebut dengan menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan. Di era Soeharto, setiap media pers harus mengantongi surat ijin terbit yang berbentuk SIUP.

"Tiba-tiba Pak Habibie begitu masuk ke pemerintahan, Itu dihapuskan yang namanya SIUP. Kontrol pemerintah kepada pers saat itu hilang sama sekali," kata Osdar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com