Salin Artikel

Saat Habibie Analogikan Diri Nahkoda, Kendalikan Indonesia yang Nyaris Karam

Osdar merupakan wartawan istana di enam pemerintahan, sehingga paham betul karakteristik masing-masing presiden RI.

BJ Habibie, kata Osdar, mengalami masa sulit sebagai presiden di masa transisi dari Orde Baru menuju reformasi.

Pada hari itu, saat baru dilantik sebagai presiden, BJ Habibie mengundang wartawan yang sehari-hari meliput pemberitaan Istana Kepresidenan untuk ngobrol-ngobrol.

Saat itu, selain Osdar, hadir pula beberapa pemimpin media saat itu antara lain Dahlan Iskan dari Jawa Pos dan Sabam Siagian dari Jakarta Post sebagai tamu undangan Presiden.

"Waktu itu beliau hanya ingin mendengar, tidak mau bicara banyak," ujar Osdar sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (11/8/2019).

Meski tak banyak yang disampaikan Habibie, namun kata-katanya hari itu terus membekas di benak Osdar.

Bacharuddin Jusuf Habibie, kata Osdar, menganggap dirinya sebagai nahkoda yang tengah berjuang mengendalikan Indonesia yang dia ibaratkan sebagai kapal.

"Tugas beliau menggambarkan dirinya, jika Indonesia sebagai kapal, beliau adalah nahkoda, pertama adalah supaya tidak tenggelam kapal ini, supaya tidak karam," kata Osdar.

Osdar mengatakan, Habibie menyadari posisinya saat itu serba tidak enak. Ia harus memperbaiki beberapa kekacauan yang membuat Indonesia saat itu nyaris “karam”.

"Bahkan beliau katakan saat itu Indonesia sedang menuju karam. Itu tugas beliau," kata Osdar.

Selain itu, Osdar menganggap Habibie punya jasa besar bagi insan pers Indonesia. Di masa pemerintahan Soeharto, hidup lembaga pers bagai dalam cengkraman.

Tindak tanduknya diawasi. Tak sedikit media dibredel, termasuk Harian Kompas.

Harian Kompas sempat dibredel selama dua pekan karena memberitakan aksi demonstrasi yang dianggap makar hingga pemberitaan soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat itu kental terasa.

"Habibie ada di langkah pertama Indonesia masuk ke masa reformasi. Langkah pertama itu yang tak dilupakan insan pers," kata Osdar

Habibie pun melepas belenggu tersebut dengan menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan. Di era Soeharto, setiap media pers harus mengantongi surat ijin terbit yang berbentuk SIUP.

"Tiba-tiba Pak Habibie begitu masuk ke pemerintahan, Itu dihapuskan yang namanya SIUP. Kontrol pemerintah kepada pers saat itu hilang sama sekali," kata Osdar.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/12/17020951/saat-habibie-analogikan-diri-nahkoda-kendalikan-indonesia-yang-nyaris-karam

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.