DPR Terima Surpres Revisi UU MD3, Jokowi Disebut Setuju Kursi MPR Jadi 10

Kompas.com - 11/09/2019, 21:19 WIB
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Presiden ( Surpres) Joko Widodo sebagai respons dari rencana revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), telah diterima DPR RI.

Selanjutnya, proses akan bergulir ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Ya sudah, nanti kalau (Surpres) sudah sampai ke Pimpinan DPR, dibawa ke rapat Bamus," kata anggota Baleg Firman Soebagyo saat dikonfirmasi, Rabu (11/9/2019).

Melalui rapat Bamus, akan ditentukan siapa yang membahas revisi undang-undang itu.

Baca juga: Hanya Tambah Jumlah Pimpinan MPR, Revisi UU MD3 Dinilai Tak Penting

Alternatifnya ada tiga, bisa ke Badan Legislasi (Baleg), bisa ke komisi, atau ke Panitia Khusus (Pansus).

Namun, kemungkinan pembahasan revisi akan diserahkan ke Baleg. Sebab, Baleg dinilai lebih sederhana dan merepresentasikan seluruh fraksi DPR.

Firman mengaku, belum membaca isi Surpres Jokowi. Namun, yang ia dengar, Presiden menyetujui adanya penambahan jumlah kursi pimpinan MPR.

"Jadi yang saya dengar, beliau setuju penambahan (kursi pimpinan MPR) seperti itu. Tapi saya belum baca suratnya seperti apa," ujar dia.

Menurut Firman, pembahasan revisi UU ini tidak memerlukan waktu yang panjang sepanjang pemerintah dan DPR sudah punya sikap yang sama.

"Pembahasan UU ini kan sebetulnya simpel, ketika pemerintah dan DPR dan sudah punya satu sikap yang sama seharusnya sudah selesai, enggak perlu lagi ada perdebatan. Paling penyempurnaan redaksional dan bahasa hukumnya," kata dia.

Baca juga: PKB Janji Tidak Aktif Mendorong Penambahan Kursi MPR

Diberitakan sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju merevisi UU MD3. Persetujuan semua fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua.

Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X