PKB Janji Tidak Aktif Mendorong Penambahan Kursi MPR

Kompas.com - 22/08/2019, 10:55 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. FIKRI YUSUFKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, belum ada kesepakatan di antara partai-partai di DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan MPR.

"Revisi Undang-undang MD3 itu dalam konteks kesepakatan bersama semua komponen bangsa. Nah dalam hal ini, partai-partai sampai hari ini belum bersepakat," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

Ia berjanji, partainya tidak akan aktif mendorong penambahan pimpinan MPR melalui revisi Undang-undang MD3. Meski, PKB tetap terbuka atas kemungkinan revisi undang-undang tersebut.

"Saya tidak punya inisiatif itu, tidak punya keinginan untuk melakukan amandemen. PKB tidak ingin terjadi perubahan MD3. Tapi kalau diperlukan, ya enggak ada masalah," ujar Muhaimin.

Baca juga: PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Pasalnya, alasan bahwa penambahan pimpinan MPR dilakukan demi menjaga persatuan nasional di parlemen, cukup masuk di akal PKB.

Muhaimin mengakui, saat ini ada proses lobi di antara partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait penambahan kursi MPR. Namun, komunikasi politik itu masih buntu.

"Memang masih macet ya. Koalisi saling menjaga dulu. Tapi kita tunggu lah. Pokoknya harus musyawarah mufakat koalisi, baru kita bawa ke koalisi lain," ujar Muhaimin.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyetujui penambahan jumlah pimpinan MPR.

Baca juga: Wapres Sebut Wacana Penambahan Kursi Pimpinan MPR Jadi 10 Berlebihan

Arsul mengatakan, para sekjen partai anggota KIK sempat mendiskusikan hal tersebut. Sebab, wacana penambahan pimpinan MPR dilontarkan oleh partai di luar KIK, yakni Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

"Para sekjen dua malam yang lalu membuka (setuju penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Namun, menurut Arsul, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan MPR kembali menjadi delapan atau sepuluh orang. Sebab, semua partai harus menyepakati lebih lanjut bersama fraksinya di DPR.

"Jadi dua-duanya masih mengerucut karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10," ucap Arsul.

"Tetapi kalau ada juga fraksi yang enggak mau. Kan enggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," ujar dia. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X