Hanya Tambah Jumlah Pimpinan MPR, Revisi UU MD3 Dinilai Tak Penting

Kompas.com - 09/09/2019, 06:29 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari Fabian Januarius KuwadoDirektur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tak penting.

Seperti diketahui, DPR berencana merevisi UU MD3. UU itu direvisi hanya untuk mengubah ketentuan soal penambahan kursi pimpinan MPR, dari yang semula lima menjadi 10.

"Celakanya (revisi) UU MD3 bicara soal 10 kursi pimpinan. Tidak penting betul itu," kata Feri dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019).

Baca juga: Distribusi Kursi Pimpinan ala Revisi UU MD3...

Feri mengatakan, penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tidak diperlukan karena kerja MPR tak terlalu banyak. MPR pun hanya forum pertemuan antara DPR dan DPD.

"Jadi bukan lembaga khusus tersendiri pula. Kalau diberi kerja banyak malah aneh," katanya.

Alih-alih menambah kursi pimpinan MPR, Feri menyebut, akan lebih baik jika revisi UU MD3 berkaitan dengan pengaturan perempuan sebagai pimpinan legislatif.

Angka keterlibatan perempuan di legislatif memang meningkat tahun ini. Tetapi, jumlah perempuan sebagai pimpinan legislatif sangat minim.

Oleh karenanya, Feri mendorong aturan soal kepemimpinan perempuan diakomodasi dalam revisi UU MD3.

"Misalnya kalau pimpinannya lima, tiga laki-laki dua perempuan, atau sebaliknya," ujar Feri.

"Jangan hanya memperbincangkan soal bagi-bagi kekuasaan semata yang pada dasarnya tak ada poinnya bagi publik," sambungnya.

Baca juga: Hendak Revisi UU MD3, DPR Diminta Tambahkan Aturan soal Pimpinan Legislatif Perempuan

Diberitakan sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju merevisi UU MD3. Persetujuan semua fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X