Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Tak Boleh Dispesialkan

Kompas.com - 22/08/2019, 20:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad mengatakan, calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan tidak boleh mendapat perlakuan spesial.

Rumadi mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK harus didasari pada pertimbangan kualitas calon, bukan latar belakang profesi calon.

"Kalau misalnya panselnya sudah berpikir mengenai harus ada orang yang berlatar belakang profesi a, berlatar belakang profesi b itu justru menjadi jebakan bagi capim KPK yang akan datang, jadi yang dicari bukan soal integritas," kata Rumadi dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: KPK: 2 Capim Belum Laporkan LHKPN Periode 2018

Rumadi menuturkan, tidak ada peraturan yang mewajibkan adanya pimpinan KPK dari unsur kepolisian maupun kejaksaan.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad usai sebuah acara diskyusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad usai sebuah acara diskyusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).

Ia melanjutkan, KPK pun tetap memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tanpa adanya pimpinan KPK dari dua unsur tersebut.

"Enggak ada misalnya pimpinan KPK yang lima orang itu harus ada satu orang dua orang, tiga orang, berlatar belakang profesi ini misalnya harus berlatar belakang polisi, berlatar belakang jaksa, itu enggak ada," ujar Rumadi.

Baca juga: KPK: 14 Capim KPK dari Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Tepat Waktu

Rumadi menilai saat ini ada kesan capim KPK dari unsur kejaksaan dan polri mendapat karpet merah dalam proses seleksi.

Menurut Rumadi, hal itu terlihat dari pernyataan Kejaksaan Agung dan Polri yang merekomendasikan sejumlah nama capim KPK.

"Tapi hanya dua itu saja, enggak ada yamg lain, enggak ada misalnya dosen, harus ada karpet merah untuk dosen, enggak ada itu, atau akademisi harus karpet merah akademisi itu ga ada," kata Rumadi.

Baca juga: Pansel Capim KPK Berharap 20 Peserta Lolos dalam Profile Assessment

Seperti diketahui, terdapat enam anggota Polri dan tiga orang jaksa dalam daftar 40 orang capim KPK yang lolos tahap tes psikologi.

Proses seleksi capim KPK saat ini sedang dalam tahap penilaian hasil profile assesment 40 capim KPK.

Menurut rencana, hasil profile assesment akan diumumkan pada Jumat (23/8/2019) besok.

Kompas TV Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memasuki tahapan <em>profile assessment</em>. Seleksi tahapan ini diikuti oleh 40 calon yang sebelumnya lolos tes psikologi. <em>Profile assessment</em> berlangsung di gedung lembaga ketahanan nasional Jakarta Pusat. #CapimKPK #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com