Kompas.com - 13/08/2019, 05:45 WIB
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Hendardi usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (19/6/2019) KOMPAS.com / ANDI HARTIKAnggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Hendardi usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (19/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan mengumumkan hasil seleksi tahap profile assessment pada 23 Agustus 2019.

Anggota Pansel Hendardi mengatakan, pihaknya berharap lebih dari 20 capim KPK lolos tahapan tersebut.

"Diharapkan sekitar 20-an capim yang bakal lolos," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019) malam.

Seleksi profile assessment untuk capim KPK dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana kemampuan kandidat dalam memimpin sebuah lembaga.

Baca juga: Rupa-Rupa Rasa Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK...

Setelah pengumuman hasil profile assessment, lanjut Hendardi, para capim KPK yang lolos akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 26 Agustus 2019 di RSPAD.

"Pansel akan mengadakan rapat mengenai materi dan mekanisme kesehatan pada tanggal 16 Agustus," kata Hendardi.

Kemudian, pada tanggal 27-30 Agustus, dilakukan wawancara dan uji publik.

Hendardi berharap, rangkaian seleksi wawancara dan uji publik bisa menyisakan 10 kandidat.

"Selesai tahapan akhir tersebut, diharapkan keluar sepuluh nama capim terbaik yang akan diserahkan kepada Presiden RI pada awal September," kata Hendardi.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan dikirim Presiden ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh DPR.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.