BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencecar eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan itu menyangkut dugaan pelanggaran etik oleh Pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV yang diduga meminta uang Rp 12 miliar kepada pihak Kementerian Pertanian (Kementan).

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK hari ini, Jumat (17/5/2024).

"KPK fasilitasi pemeriksaan saksi terkait dugaan pelanggàran kode etik yang dilakukan Pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV dari Tim Inspektorat Utama BPK," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat.

Baca juga: LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Ali menuturkan, hari ini BPK menjadwalkan pemeriksaan etik terhadap SYL. Pada hari sebelumnya, mereka telah memeriksa dua anak buah SYL, yakni Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

Adapun penahanan terhadap SYL dan dua mantan anak buahnya itu berada di bawah wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan Hermanto mengungkapkan, status WTP Kementan terganjal temuan BPK dalam proyek food estate.

Hal itu Hermanto sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi eks Menteri Pertanian SYL.

Baca juga: 6 Jam Geledah Rumah Adik SYL di Makassar, Penyidik KPK Bawa Keluar Dua Koper Warna Gelap

Menurut Herman, BPK menemukan indikasi fraud yang tidak banyak, tetapi nilainya besar.

Auditor BPK yang bernama Victor kemudian disebut meminta uang Rp 12 miliar kepada pimpinan Kementan untuk mendapatkan status WTP.

“Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” kata Hermanto, Rabu.

Namun, Kementan tidak langsung memenuhi permintaan Victor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, Kementan hanya memberi Rp 5 miliar.

"Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi. Saya dengar mungkin (kalau) enggak salah sekitar Rp 5 miliar,” ujar Herman.