Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Megawati, Ini Deretan Ketum Partai yang Paling Lama Menjabat

Kompas.com - 02/08/2019, 16:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKetua Umum PDI Perjuangan akan memperpanjang rekor sebagai ketua umum terlama menjabat jika terpilih kembali memimpin partai tersebut.

Diketahui, Megawati telah memimpin PDI-P sejak pertama berdiri tahun 1999.

Bahkan, saat dirinya terpilih sebagai presiden kelima periode 2001-2004, ia masih memegang jabatan tersebut.

Dengan begitu, hingga saat ini, Megawati telah menjadi ketua umum PDI-P selama 20 tahun dan berpotensi melanjutkannya hingga lima tahun ke depan jika terpilih kembali tahun ini.

Baca juga: Bakal Terpilih Lagi, Megawati Perpanjang Rekor Ketum Parpol Terlama

 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sebagian besar kader-kader masih menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum partai.

Sebab, putri dari Presiden Soekarno itu dinilai sebagai sosok pemimpin yang visioner dan mampu mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

"Inilah yang kemudian membuat kenapa kepemimpinan Bu Megawati Soekarnoputri begitu kuat diterima oleh arus bawah," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) malam.

Baca juga: Kasus 27 Juli, Kenapa Megawati Memilih Diam, Tak Bersuara...

Sebelum PDI-P dibentuk, Megawati menjadi Ketua Umum PDI sejak 1993.

Namun, ada pihak yang tak puas dengan terpilihnya Megawati sehingga terjadi perebutan markas partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Kejadian ini kemudian dikenal dengan Peristiwa 27 Juli. Setelah itu, Megawati pun membentuk partai tandingan dengan nama PDI Perjuangan.

Selain Megawati, berikut sejumlah politisi yang mengisi posisi cukup lama sebagai ketua umum partai politik:

1. Muhaimin Iskandar

Muhaimin yang kerap disapa Cak Imin ini menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa terlama dibandingkan pendahulu-pendahulunya.

 

Baca juga: PKB: Cak Imin Memang Sudah Pantas Jadi Capres 2024

Muhaimin pertama kali menjabat ketua umum pada Mei 2005. Sejak itu, ia dua kali terpilih sebagai ketua umum petahana sehingga ia telah memimpin PKB untuk tiga periode.

Dengan demikian, Cak Imin telah menjadi ketua umum selama 14 tahun.

2. Yusril Ihza Mahendra

Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) bersama para reformis muslim pada Juli 1998.

Sejak awal berdiri hingga 2005, Yusril duduk sebagai Ketua Umum.

Kemudian, pada Mei 2005, MS Kaban yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan dipilih sebagai ketua umum PBB.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Partai ini kembali menetapkan Kaban sebagai ketua umum pada Muktamar yang diselenggarakan April 2010.

Kemudian, Yusril kembali terpilih sebagai ketua umum PBB pada April 2015 hingga saat ini. Jika ditotal, Yusril telah memimpin PBB selama 11 tahun.

3. Djaelani Naro

Djaelani merupakan ketua umum kedua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat sejak 1978 hingga 1989.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta yang Kecewa di Golkar Tak Bentuk Partai Baru

Sebelum menjadi ketua umum PPP, Djaelani merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat selama dua periode.

Ia memimpin PPP selama 11 tahun sebelum digantikan oleh Ismail Hassan Metareum di periode berikutnya.

4. MS Kaban

Kaban menjadi ketua umum kedua PBB menggantikan Yusril Ihza Mahendra pada Mei 2005.

MS Kaban di Periksa KPK - Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, usai di periksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/5/2012). Malam Sambat Kaban di periksa sebagai saksi  tersangka Anggoro Widjojo, terkait penydikan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan 2007. 
KOMPAS/ALIF ICHWAN MS Kaban di Periksa KPK - Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, usai di periksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/5/2012). Malam Sambat Kaban di periksa sebagai saksi tersangka Anggoro Widjojo, terkait penydikan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan 2007.

Sebelum jadi ketua umum, Kaban merupakan Sekretaris Jenderal PBB. Ia pun terpilih selama dua periode hingga 2015.

Selama di PBB, Kaban menjabat sebagai ketua umum selama 10 tahun.

5. Wiranto

Hengkang dari Partai Golkar, Wiranto mendirikan Partai Hanura pada 2006.

Baca juga: Hanura Tak Lolos ke DPR, Muncul Usulan untuk Ganti Nama dan Bendera

Ia mendeklarasikan pembentukan Partai Hanura pada Desember 2006 dan tampil sebagai ketua umum partai.

Sepuluh tahun memimpin Hanura, Wiranto melepas jabatannya pada Desember 2016, beberapa bulan setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Jabatan ketua umum diberikan kepada Oesman Sapta Odang.

6. Amir Moertono

Amir merupakan Ketua Umum ketiga Partai Golkar. Ia menggantikan posisi Suprapto Sukowati dari pucuk pimpinan partai beringin itu sejak 1973.

Baca juga: Agung Laksono Nilai Dinamika Munas Golkar Masih Biasa

Kemudian, sepuluh tahun kemudian, pada 1983, posisi Amir sebagai ketua umum digantikan oleh Sudharmono.

7. Hamzah Haz

Hamzah Haz menduduki posisi ketua umum keempat PPP pada 1998.

Baca juga: Sempat Pindah ke Partai Lain, 1.508 Suara PPP Akhirnya Kembali

Selama menjabat sebagai ketua umum, Hamzah juga menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan.

Ia menjabat Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal hingga 1999, kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Ekonomi dan Keuangan pada 1999.

Baca juga: KPU Undang Para Tokoh Hadiri Debat Pilpres, dari Habibie hingga Hamzah Haz

Baru beberapa hari, ia ditugaskan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia.

Ia hanya menduduki jabatan itu selama dua bulan.

Kemudian, pada 2001, ia terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia ke-9 mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001.

Jabatannya sebagai Ketua Umum PPP berakhir pada 2007 setelah 9 tahun menjabat.

Kompas TV PDIP mempercepat pelaksanaan kongres kelima pada tahun ini untuk menentukan kepengurusan partai di periode berikutnya. Kongres PDIP sedianya digelar pada 2020 tetapi dipercepat pada 8 hingga 10 Agustus 2019 di Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com