Dianggap "Enggak Nyambung", Kuasa Hukum Gerindra Ditegur Hakim MK

Kompas.com - 16/07/2019, 22:09 WIB
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAHakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat menilai, keterangan kuasa hukum Partai Gerindra tidak berkaitan dengan dalil yang dipersoalkan Partai Golkar daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Momen tersebut terjadi dalam sidang sengketa hasil Pileg DPR RI di Ruang Sidang I, Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dalam perkara ini, Golkar sendiri menuding adanya penggelembungan suara yang menyebabkan partai mereka kehilangan satu kursi DPR RI. Penggelembungan suara tersebut dinilai menguntungkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat satu kursi.

Baca juga: Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Demokrat, Ini Sebabnya...

Namun Kuasa hukum Gerindra Sutejo Sapto Jalu yang didengar keterangannya sebagai pihak terkait bukannya memperkuat keterangan KPU sebagai pihak termohon, tapi justru memberikan keterangan baru kepada majelis hakim. Ia menyebut bahwa partainya kehilangan satu kursi DPR RI.

Ia mengklaim, suara partainya menyusut sebanyak 34.056, dari yang seharusnya berjumlah 373.687 suara.

Diketahui, dalam surat keputusan KPU tentang ketetapan hasil pemilu sendiri, partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapat 344.131 suara di Dapil DKI Jakarta III.

Hakim Arief pun melayangkan teguran.

"Anda itu di sini pihak terkait, menanggapi permohonan perkara nomer 174. Tapi kenapa Anda juga berbicara masalah permohonan 160. Itu yang jadi masalah," kata Arief.

Baca juga: MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 9 Provinsi, Salah Satunya DKI

Arief menegaskan, apabila yang dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran penghitungan suara pileg, semestinya Gerindra tidak menjadi pihak terkait dalam gugatan ini, melainkan mengajukan permohonan baru.

"Keberadaan pihak terkait pada perkara 174 itu tidak tepat. Karena saudara tidak mempersoalkan perolehan suara PAN dan Golkar. Ini mempersoalkan hal lain, bukan mempersoalkan yang dipersoalkan Golkar," ujar Arief.

Keterangan serupa kuasa hukum Gerindra yang keluar dari konstruksi peradilan ini baru pertama kali Arief temukan dalam persidangan sengketa hasil pileg. Seharusnya, dalam suatu perkara, pemohon berhadapan dengan termohon. Sedangkan pihak terkait hanya memberikan keterangan.

"Keteranganya termohon itu benar atau salah, itu saja. Ini malah mempersoalkan termohon sendiri. Kan ini jadi lucu konstruksinya kan," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X