Dianggap "Enggak Nyambung", Kuasa Hukum Gerindra Ditegur Hakim MK

Kompas.com - 16/07/2019, 22:09 WIB
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAHakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat menilai, keterangan kuasa hukum Partai Gerindra tidak berkaitan dengan dalil yang dipersoalkan Partai Golkar daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Momen tersebut terjadi dalam sidang sengketa hasil Pileg DPR RI di Ruang Sidang I, Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dalam perkara ini, Golkar sendiri menuding adanya penggelembungan suara yang menyebabkan partai mereka kehilangan satu kursi DPR RI. Penggelembungan suara tersebut dinilai menguntungkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat satu kursi.

Baca juga: Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Demokrat, Ini Sebabnya...

Namun Kuasa hukum Gerindra Sutejo Sapto Jalu yang didengar keterangannya sebagai pihak terkait bukannya memperkuat keterangan KPU sebagai pihak termohon, tapi justru memberikan keterangan baru kepada majelis hakim. Ia menyebut bahwa partainya kehilangan satu kursi DPR RI.

Ia mengklaim, suara partainya menyusut sebanyak 34.056, dari yang seharusnya berjumlah 373.687 suara.

Diketahui, dalam surat keputusan KPU tentang ketetapan hasil pemilu sendiri, partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapat 344.131 suara di Dapil DKI Jakarta III.

Hakim Arief pun melayangkan teguran.

"Anda itu di sini pihak terkait, menanggapi permohonan perkara nomer 174. Tapi kenapa Anda juga berbicara masalah permohonan 160. Itu yang jadi masalah," kata Arief.

Baca juga: MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 9 Provinsi, Salah Satunya DKI

Arief menegaskan, apabila yang dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran penghitungan suara pileg, semestinya Gerindra tidak menjadi pihak terkait dalam gugatan ini, melainkan mengajukan permohonan baru.

"Keberadaan pihak terkait pada perkara 174 itu tidak tepat. Karena saudara tidak mempersoalkan perolehan suara PAN dan Golkar. Ini mempersoalkan hal lain, bukan mempersoalkan yang dipersoalkan Golkar," ujar Arief.

Keterangan serupa kuasa hukum Gerindra yang keluar dari konstruksi peradilan ini baru pertama kali Arief temukan dalam persidangan sengketa hasil pileg. Seharusnya, dalam suatu perkara, pemohon berhadapan dengan termohon. Sedangkan pihak terkait hanya memberikan keterangan.

"Keteranganya termohon itu benar atau salah, itu saja. Ini malah mempersoalkan termohon sendiri. Kan ini jadi lucu konstruksinya kan," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X