Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Demokrat, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 16/07/2019, 20:56 WIB
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAHakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat menegur kuasa hukum Demokrat Ardy Mbalembout ketika persidangan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, Selasa (16/7/2019).

Arief melayangkan teguran karena Ardy dinilai memberikan keterangan bermuatan politis dalam persidangan.

Dalam perkara ini, Partai Demokrat menjadi pihak terkait atas gugatan yang dimohonkan PDI Perjuangan untuk Pileg DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat.

Baca juga: Papua Paling Banyak Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pileg di MK

Saat memberikan keterangannya, Ardy menuding, PDIP diuntungkan dalam pileg DPR RI karena sejumlah kadernya menempati jabatan kepala daerah di wilayah tersebut.

Ardy mengatakan, "Kabupaten Mamuju Utara bupatinya adalah Ketua DPD PDIP, kemudian (Bupati) Kabupaten Mamuju Tengah juga adalah ayah dari Anggota DPR RI nomor urut 3. Kemudian di Kabupaten Mamasa, bahwa...".

Tetapi, belum selesai memberikan keterangan, Arief memotong pernyataannya dengan memberikan tegusan, "begini, itu kan asumsi. Kan begini, yang namanya eksekutif belum tentu dia bisa mempengaruhi. Ini kan asumsi".

Mendengar teguran Arief, Ardy bersikukuh ingin melanjutkan keterangannya. Sebab, dalam dalilnya, PDI Perjuangan menyebut ada pelanggaran masif di Kabupaten Mamuju.

"Kami hanya mencoba menyampaikan fakta secara politis di sana," ujar Ardy.

Baca juga: PDI-P Paling Banyak Ajukan Gugatan Hasil Pileg di MK, 112 Perkara

Arief kemudian menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan dalam persidangan semestinya bukanlah hal politis, melainkan fakta hukum.

"Oh ya nggak bisa. Di sini kan penyelesaian hasil pemilu ini kan bukan politis, (tapi) hukum. Kalau yang direspons kayak begitu, itu kan tidak di sini," kata Arief.

Arief menyebut, keterangan yang disampaikan Demokrat tidak menjawab dalil PDIP.

MK, kata Arief, juga tidak akan pertimbangkan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal politis.

"Jadi bukan masalah politis yang disampaikan di sini. Itu tidak ada artinya dan tidak akan menjadi pertimbangan oleh Mahkamah kalau yang politis kayak begitu," tegas Arief.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X