PDI-P Paling Banyak Ajukan Gugatan Hasil Pileg di MK, 112 Perkara

Kompas.com - 15/07/2019, 19:04 WIB
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APetugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan analisis terhadap 608 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ditinjau berdasarkan partai politik, PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak mengajukan permohonan ke MK, dengan total 112 perkara.

Terbanyak kedua adalah Partai Gerindra dengan 72 perkara, dan di urutan ketiga adalah Partai Nasdem dengan 63 perkara.

"Sementara itu, partai yang paling sedikit kami temukan perkaranya di pemilu legislatif 2019 adalah PSI dengan 4 perkara," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini melalui keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Senin Ini, MK Gelar Sidang Pemeriksaan 65 Gugatan Pileg

Dilihat dari tingkatan lembaga, lebih dari separuh gugatan yang diajukan berasal dari pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jumlahnya mencapai 370 perkara.

Sisanya, sebanyak 120 perkara berasal dari DPR RI, 108 perkara berasal dari DPRD provinsi, 9 perkara dari DPD, dan satu lainnya berasal dari perseorangan.

"Terhadap pemilu DPR dan DPRD, warga negara ini dipastikan tak memiliki legal standing karena ia bukan peserta pemilu," ujar Titi.

Baca juga: Hakim MK Kembali Tegaskan Situng KPU Bukan Hasil Resmi Pemilu

Provinsi dengan perkara paling banyak adalah Papua, dengan 90 perkara. Terbanyak kedua adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah perkara 57.

Sedangkan di urutan ketiga Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah imbang dengan 38 perkara.

"Provinsi yang paling sedikit perkara perselisihan hasil pemilunya di MK adalah Yogyakarta dengan 2 perkara, dan Bali dengan 3 perkara," kata Titi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Nasional
Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

Nasional
Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Nasional
Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Nasional
Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X