Indonesia Diminta Cepat Meratifikasi Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan

Kompas.com - 25/06/2019, 18:05 WIB
Komnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta mempercepat ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).

Hal itu untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan yang efektif terhadap tindakan penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Ada lima lembaga yang mendorong proses ratifikasi tersebut yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baca juga: Komnas HAM dan 4 Lembaga Temukan Berbagai Bentuk Penyiksaan di Rutan dan Lapas

Kemudian, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang lainnya dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke semua tempat yang diduga terdapat pencerabutan kebebasan di dalam jurisdiksi dan kendali negara," ujar anggota LPSK Susilaningtyas dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Susi, terdapat empat alasan mengapa Indonesia perlu segera meratifikasi OPCAT. Pertama, hal itu memberikan nilai lebih pada Indonesia di mata dunia internasional, sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan HAM.

Baca juga: Komnas HAM, BNPT, dan LPSK Minta Tambahan Anggaran pada 2020

Kedua, hal itu menciptakan legitimasi moral bagi perlindungan WNI di negara manapun. Ketiga, ratifikasi itu menunjukan komitmen OPCAT yang pernah muncul dalam laporan Universal Periodic Review (UPR) dan Rencana Aksi Nasional HAM.

Terakhir, pemerintah sebaiknya segera meratifikasi karena sudah ada lima lembaga negara yang bekerja sama mencegah penyiksaan.

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, rencana ratifikasi sempat terkendala karena ada beberapa dampak yang bisa timbul setelah ratifikasi dilakukan. Misalnya, pihak internasional bisa melakukan inspeksi mendadak di Indonesia.

Namun, pada dasarnya pemerintah telah berniat untuk melakukan ratifikasi. Sandra berharap hal tersebut dapat terwujud dan segera dimasukan dalam program legislasi nasional.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Nasional
Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

Nasional
FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Nasional
Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Nasional
Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X