Indonesia Diminta Cepat Meratifikasi Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan

Kompas.com - 25/06/2019, 18:05 WIB
Komnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta mempercepat ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).

Hal itu untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan yang efektif terhadap tindakan penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Ada lima lembaga yang mendorong proses ratifikasi tersebut yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baca juga: Komnas HAM dan 4 Lembaga Temukan Berbagai Bentuk Penyiksaan di Rutan dan Lapas

Kemudian, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang lainnya dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke semua tempat yang diduga terdapat pencerabutan kebebasan di dalam jurisdiksi dan kendali negara," ujar anggota LPSK Susilaningtyas dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Susi, terdapat empat alasan mengapa Indonesia perlu segera meratifikasi OPCAT. Pertama, hal itu memberikan nilai lebih pada Indonesia di mata dunia internasional, sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan HAM.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Komnas HAM, BNPT, dan LPSK Minta Tambahan Anggaran pada 2020

Kedua, hal itu menciptakan legitimasi moral bagi perlindungan WNI di negara manapun. Ketiga, ratifikasi itu menunjukan komitmen OPCAT yang pernah muncul dalam laporan Universal Periodic Review (UPR) dan Rencana Aksi Nasional HAM.

Terakhir, pemerintah sebaiknya segera meratifikasi karena sudah ada lima lembaga negara yang bekerja sama mencegah penyiksaan.

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, rencana ratifikasi sempat terkendala karena ada beberapa dampak yang bisa timbul setelah ratifikasi dilakukan. Misalnya, pihak internasional bisa melakukan inspeksi mendadak di Indonesia.

Namun, pada dasarnya pemerintah telah berniat untuk melakukan ratifikasi. Sandra berharap hal tersebut dapat terwujud dan segera dimasukan dalam program legislasi nasional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X