Komnas HAM, BNPT, dan LPSK Minta Tambahan Anggaran pada 2020

Kompas.com - 13/06/2019, 21:45 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Kamis (13/6/2019). Rapat tersebut membahas usulan anggaran tahun 2020.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp374.676.970.000 dari pagu indikatif Rp104.058.932.000 yang dibagi antara Komnas HAM sebesar Rp80.252.286.000 dan Komnas Perempuan Rp23.806.646.000

Taufan mengatakan, tambahan anggaran untuk menguatkan lembaga Komnas HAM dalam program kesadaran HAM masyarakat dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, tambahan anggaran untuk renovasi Gedung Komnas HAM, penanganan, serta penyelesaian konflik agraria.

"Bapak dan Ibu Komisi III DPR sudah sangat memahami situasi kantor kami di Latuharhary itu jauh dari kelayakan. Kantor kami satu lagi ada di Hayam Wuruk. Jadi ada kesulitan. Harapan agar memudahkan kerja dan koordinasi ada keinginan renovasi di Latuharhary, sehingga bisa bekerja di satu gedung yang sama," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, LPSK membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp101.545.000.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 Rp54.558.755.000.

"Minta tambahan anggaran 101.545.000.000 untuk pembayaran kompensasi, layanan medis, psikologis dan psikososial kepada korban tindak pidana khususnya korban terorisme sebesar Rp96.295.000.000," ujar Hasto.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, BNPT meminta tambahan anggaran sebesar Rp257.653.660.100 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp460.242.029.000. Ia mengatakan, usulan tambahan anggaran itu untuk belanja pegawai dan SOTK baru.

Menanggapi permohonan ketiga lembaga ini, pimpinan rapat Erma Suryani Ranik mengatakan, Komisi III DPR akan mempelajari usulan tambahan anggaran dari ketiga lembaga tersebut. Adapun putusan akan disampaikan dalam rapat pleno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X