Komnas HAM dan 4 Lembaga Temukan Berbagai Bentuk Penyiksaan di Rutan dan Lapas

Kompas.com - 25/06/2019, 17:05 WIB
Komnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomnas HAM, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mennggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) bersama empat lembaga lainnya menemukan fakta bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penyiksaan di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Hasil temuan ini dirilis sehari menjelang peringatan Hari Anti Penyiksaan pada 26 Juli 2019.

"Lima lembaga sepakat menentukan fokus pemantauan tahun ini di Kementerian Hukum dan HAM. Tahun lalu kami berunding dan tahun ini baru efektif dilakukan," ujar Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Adapun, empat lembaga lainnya yaitu, Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Sandra, masing-masimg lembaga melakukan pemantauan sejak periode 2011-2018.

Hasilnya, masih ada perlakuan kejam dan merendahkan martabat di tempat-tempat penahanan.

Sejumlah persoalan yang ditemukan yaitu, kelebihan kapasitas, minimnya pelayanan kesehatan dalam lapas, dan terbatasnya alokasi anggaran bagi warga binaan.

Kemudian, tidak berimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan.

Terpidana hukuman mati yang menjalani hukuman lebih dari 10 tahun bahkan hingga 40 tahun.

Selain itu, bentuk perlakuan tidak manusiawi juga menimpa orang dengan gangguan jiwa dan penyandang disabilitas mental di panti-panti sosial dan rumah sakit jiwa.

Menurut Sandra, sejauh ini pihak Kemenkumham terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selalu bersikap terbuka dengan berbagai kritikan dan masukan dari lembaga terkait.

Hal itu diharapkan membawa perubahan dalam menjamin hak asasi manusia di rutan dan lapas.

"Pada 2016 ada nota kesepahaman dengan kami. Tahun ini kami tandatangani kerja sama dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan. Sejauh ini mereka transparan dan mau menerima masukan," kata Sandra.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X