Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Kompas.com - 18/06/2019, 07:31 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Belum lagi soal status dewan pengawas di bank syariah bagi cawapres Ma'ruf Amin dan dana sumbangan Jokowi yang melebihi apa yang dilaporkan di LHKPN, dalam kaitan kepemilikan setara kas Jokowi Rp 6 miliar, tetapi ia menyumbang Rp 19 miliar (lebih Rp 13 miliar).

Dari empat poin ini, Denny mengiyakan bahwa mayoritas dari paparannya memang hendak membuktikan bahwa ada kecurangan yang bersifat TSM dalam Pemilu 2019 oleh pasangan 01.

Benturan antara gugatan dan UU Pemilu

Saya mengonfirmasi semua hal ini kepada Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny Plate. Plate tidak menjawab semua satu per satu. Ia hanya mengemukakan satu hal bahwa semua yang dituduhkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait kecurangan TSM ini salah alamat.

Seharusnya, sesuai Pasal 475 Ayat (2), Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berhak menyidangkan dan memutus sengketa pemilu yang berujung pada perubahan suara pemilih.

Berikut aturannya dalam UU Pemilu:

Pasal 475:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara apa yang dituduhkan oleh pihak Prabowo-Sandi, jika terjadi kecurangan TSM yang tidak bisa secara nyata menunjukkan adanya perubahan suara, seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). S

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X