Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Kompas.com - 18/06/2019, 07:31 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).


Ada berapa bukti? Tanya saya kepada Denny. Lebih dari 700 bukti!

Dari bukti-bukti itu, adakah yang paling pamungkas dan diyakini bisa mengubah hasil Pemilu 2019?

Ada, dan kami masih merahasiakan!

Itulah sepenggal potongan dialog saya dengan Profesor Denny Indrayana, salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, seusai sidang perdana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar selama dua pekan ke depan.

Ada 500 bukti lebih yang merupakan "senjata" pihak Prabowo-Sandi pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2019. Bukti ini merupakan perbaikan dari sebelumnya. Gugatan dikirimkan pada 24 Mei 2019 yang berisi 20 lebih bukti.

Lalu beberapa hari sebelum sidang digelar, pada 10 Juni 2019 perbaikan dilakukan dan ada tambahan lain lebih dari 100 bukti. Bukti-bukti, menurut Denny, terdiri atas beberapa sub-bagian sehingga bila dijumlahkan akan lebih dari 700 bukti. Denny mengungkapkan itu dalam program AIMAN yang tayang, Senin (17/6/2019), pukul 20.00 WIB di KompasTV.

Saya tanyakan dari ratusan bukti itu, bagian mana yang merupakan bukti pamungkas dan diyakini bisa mengubah keadaan alias keputusan Pemilu 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Denny yang sempat menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kini menjadi guru besar (visiting professor) di Melbourne University, Victoria, Australia, menolak untuk memberikan bocoran kepada saya.

Dari anggaran hingga dana pemenangan Jokowi

Saya coba untuk mengonfirmasi kepadanya terkait dengan isi paparan kurang lebih sekitar 4 jam di Mahkamah Konstitusi. Mayoritas yang disebutkan dalam paparan gugatan tersebut adalah terkait dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Di antaranya adalah penggunaan anggaran yang dipaparkan patut diduga digunakan untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf terkait dengan gaji ke-13 dan THR PNS yang diumumkan menjelang pemilu. Ada pula sejumlah apartur sipil negara (ASN), kepala daerah, hingga kepala desa yang deklarasi memberi dukungan kepada pasangan capres-cawapres 01.

Belum lagi soal status dewan pengawas di bank syariah bagi cawapres Ma'ruf Amin dan dana sumbangan Jokowi yang melebihi apa yang dilaporkan di LHKPN, dalam kaitan kepemilikan setara kas Jokowi Rp 6 miliar, tetapi ia menyumbang Rp 19 miliar (lebih Rp 13 miliar).

Dari empat poin ini, Denny mengiyakan bahwa mayoritas dari paparannya memang hendak membuktikan bahwa ada kecurangan yang bersifat TSM dalam Pemilu 2019 oleh pasangan 01.

Benturan antara gugatan dan UU Pemilu

Saya mengonfirmasi semua hal ini kepada Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny Plate. Plate tidak menjawab semua satu per satu. Ia hanya mengemukakan satu hal bahwa semua yang dituduhkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait kecurangan TSM ini salah alamat.

Seharusnya, sesuai Pasal 475 Ayat (2), Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berhak menyidangkan dan memutus sengketa pemilu yang berujung pada perubahan suara pemilih.

Berikut aturannya dalam UU Pemilu:

Pasal 475:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara apa yang dituduhkan oleh pihak Prabowo-Sandi, jika terjadi kecurangan TSM yang tidak bisa secara nyata menunjukkan adanya perubahan suara, seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). S

ementara pelaporan terkait semua hal ini di Bawaslu sebagian telah dilakukan dan telah diputus kasusnya. Lalu bagaimana nasib gugatan meski dianggap pamungkas nanti?

Apa yang akan terjadi di depan?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, kepada saya mengamini apa yang termaktub dalam Pasal 475 UU Pemilu. Jika diartikan secara tekstual, ia memperkirakan akan sulit gugatan ini bisa dimenangi.

Harus dibuktikan bahwa segala tudingan kecurangan TSM berpengaruh terhadap perolehan suara pemilu ke pihak 01, Jokowi-Ma'ruf. Jika tidak, sesuai UU Pemilu, tidak akan bisa diproses.

Meski demikian, ini terjadi jika hakim konstitusi berlaku secara letterlijk alias faktual, dalam menjalankan UU. Namun, hakim punya hak di luar kondisi biasa, jika menemukan ketidakadilan yang masif dalam pelaksanaan pemilu lalu.

"Sangat bergantung pada hakim, apakah faktual atau tidak. Jika tidak, proses persidangan akan bertarung pada tahap pembuktian," ungkap Zainal.

Kini, kuncinya adalah bagaimana bukti-bukti masif bisa dihadirkan di persidangan sehingga menunjukkan adanya pengaruh perubahan suara yang signifikan pada setiap kecurangan yang dituduhkan. Sidang nanti akan sangat ditunggu pada tahap pembuktian oleh saksi-saksi yang diajukan pihak Prabowo-Sandi.

Akankah mengubah keputusan KPU atau sebaliknya permohonan ditolak seluruhnya seperti 2014?

Segenap masyarakat Indonesia menunggu dan mencermati tahap pembuktian yang akan dimulai pada pekan ini.

 

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X