Jaga Independensi, MK Gelar Tiga Panel Majelis Hakim Adili Sengketa Pileg

Kompas.com - 24/05/2019, 21:22 WIB
Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar tiga panel majelis hakim dalam mengadili sengketa Pileg 2019. Ketua MK Anwas Usman mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga independensi hakim saat mengadili sengketa.

Anwar mengatakan hakim akan mengadili sengketa yang daerah pemilihannya (dapil) berbeda dengan daerah asalnya. Sebab, ia menilai mengadili sengketa yang sedaerah berpotensi menimbulkan keberpihakan.

"Jadi disamping untuk mempercepat proses juga untuk mencegah. Artinya dugaan-dugaan yang mungkin akan timbul sehingga kita antisipasi. Dan nanti untuk putusan ya tetap pleno," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: PSI Ajukan Gugatan Hasil Pileg 2019 di 3 Wilayah ke MK

Anwar menambahkan hingga saat ini sudah banyak sengketa Pileg yang masuk ke MK. Ia mengatakan pihaknya siap mengadili sengketa Pileg 2019 secara transparan, profesional, dan independen.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto. Hingga saat ini, diperkirakan jumlah sengketa Pileg 2019 yang masuk ke MK mencapai lebih dari 1.000 gugatan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 761.

Majelis hakim nantinya terdiri dari tiga panel. Panel 1 diisi oleh Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Panel 2 diisi oleh Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul. Kemudian panel 3 diisi oleh I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

"Sekarang kan basisnya provinsi. Kalau kita lihat basis dapil sekarang sudah lebih banyak. Malah lebih banyak. Jadi sengketa yang riil itu kan di dapil. Itu sudah lebih dari 1.000. Dulu 761 yang masuk," ujar Aswanto.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X