Jaga Independensi, MK Gelar Tiga Panel Majelis Hakim Adili Sengketa Pileg

Kompas.com - 24/05/2019, 21:22 WIB
Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar tiga panel majelis hakim dalam mengadili sengketa Pileg 2019. Ketua MK Anwas Usman mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga independensi hakim saat mengadili sengketa.

Anwar mengatakan hakim akan mengadili sengketa yang daerah pemilihannya (dapil) berbeda dengan daerah asalnya. Sebab, ia menilai mengadili sengketa yang sedaerah berpotensi menimbulkan keberpihakan.

"Jadi disamping untuk mempercepat proses juga untuk mencegah. Artinya dugaan-dugaan yang mungkin akan timbul sehingga kita antisipasi. Dan nanti untuk putusan ya tetap pleno," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: PSI Ajukan Gugatan Hasil Pileg 2019 di 3 Wilayah ke MK

Anwar menambahkan hingga saat ini sudah banyak sengketa Pileg yang masuk ke MK. Ia mengatakan pihaknya siap mengadili sengketa Pileg 2019 secara transparan, profesional, dan independen.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto. Hingga saat ini, diperkirakan jumlah sengketa Pileg 2019 yang masuk ke MK mencapai lebih dari 1.000 gugatan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 761.

Majelis hakim nantinya terdiri dari tiga panel. Panel 1 diisi oleh Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Panel 2 diisi oleh Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul. Kemudian panel 3 diisi oleh I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

"Sekarang kan basisnya provinsi. Kalau kita lihat basis dapil sekarang sudah lebih banyak. Malah lebih banyak. Jadi sengketa yang riil itu kan di dapil. Itu sudah lebih dari 1.000. Dulu 761 yang masuk," ujar Aswanto.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X