PSI Ajukan Gugatan Hasil Pileg 2019 di 3 Wilayah ke MK

Kompas.com - 24/05/2019, 20:12 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga kiri) bersama Sekjen PSI Raja Juliantoni (kedua kanan), pengurus PSI dan tiga orang pengacara muda Dini Shanti Purwono (keempat kiri), Surya Tjandra (keempat kanan) serta Rian Ernest Tanudjaja (ketiga kanan) berpose saat pendaftaran calon anggota legislatif PSI di Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ketiga pengacara muda tersebut mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PSI pada pemilu legislatif 2019.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga kiri) bersama Sekjen PSI Raja Juliantoni (kedua kanan), pengurus PSI dan tiga orang pengacara muda Dini Shanti Purwono (keempat kiri), Surya Tjandra (keempat kanan) serta Rian Ernest Tanudjaja (ketiga kanan) berpose saat pendaftaran calon anggota legislatif PSI di Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ketiga pengacara muda tersebut mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PSI pada pemilu legislatif 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan satu gugatan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD kepada Mahkamah Konsitusi.

Permohonan itu diajukan oleh PSI setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Gugatan dilayangkan karena PSI kehilangan peluang menempatkan wakil-wakil di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tiga Dapil, yaitu untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Papua, dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

“Sebenarnya, PSI berpeluang menempatkan kader-kader di DPRD Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, dan berbagai kabupaten di Papua, serta Kabupaten Minahasa Utara," kata perwakilan tim kuasa hukum PSI dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) Surya Tjandra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/05/2019).

Baca juga: PSI Perkirakan Raih 4 Kursi DPRD Tangerang Selatan

"Namun karena adanya ketidakcocokan data yang kami miliki dengan hasil yang ditetapkan KPU, dan berbagai indikasi kecurangan di lapangan yang kami temukan, kami kehilangan kesempatan itu,” lanjut Surya.

Ia melanjutkan, setelah dilakukan penelusuran, tim menemukan sejumlah kejanggalan di ketiga Dapil tersebut. Mulai dari penyebab selisih suara yang tajam, tidak diakuinya suara PSI, serta indikasi kecurangan lain.

“Berdasarkan salinan C1 dan DAA1, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat kami menemukan selisih suara yang cukup banyak sekitar 5.100 suara. Ada indikasi pengelembungan suara oleh oknum parpol lain, sehingga menggembosi suara PSI,” terang Surya.

Baca juga: Tak Lolos ke DPR, PSI Jadikan Pemilu 2019 Modal untuk Pemilu Berikutnya

Untuk kasus di Papua, Bawaslu Papua sudah mengeluarkan rekomendasi tidak mengakui/menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi suara PSI di tingkat provinsi, namun KPUD di Papua tidak mau melaksanakannya.

“Di Dapil Papua 3, seluruh suara PSI tidak diakui atau ditolak oleh Bawaslu Provinsi Papua, sehingga PSI kehilangan 30.000 suara. Ini yang kami pertanyakan dan kami gugat keabsahan keputusan Bawaslu Provinsi Papua tersebut,” lanjut dia.

Sementara untuk DPRD Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya Dapil Minahasa Utara 4, terjadi penggelembungan suara partai lain dengan mengorbankan suara sah PSI. Setelah mendaftarkan gugatan, saat ini PSI masih menanti agenda lanjutan sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.



PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X