TKN Jokowi-Ma'ruf: Transparansi KPU Jangan Malah Dianggap Kecurangan

Kompas.com - 24/04/2019, 07:15 WIB
Direktur Program TKN, Aria Bima, di kantor KPU, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Program TKN, Aria Bima, di kantor KPU, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, menilai, seharusnya adanya situs Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum dipandang sebagai bentuk transparansi.

Melalui situs tersebut, publik bisa memantau gambaran penghitungan suara di seluruh Indonesia.

Bahkan, bisa membandingkan dokumen C1 plano di lingkungan masing-masing dengan data yang di-input ke Situng.

Baca juga: Jubir BPN: Penghitungan Real Count Awalnya di DPP Gerindra, tetapi Sudah Dipindah

Adapun, di media sosial banyak yang mengunggah perbedaan data antara dokumen C1 dengan hasil input di situs Situng KPU.

"Jangan dibalik, jangan transparansinya KPU untuk mempersandingkan C1 dan hasil meng-entry itu malah dianggap kecurangan," ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4/2019).

Apalagi, real count juga dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, dan partai politik.

Hasil perhitungan itu bisa saling check and balance terhadap proses penghitungan masing-masing.

Baca juga: Tak Ada Penghitungan Real Count di DPP Gerindra

"Justru sekarang ini ada satu kelebihan semua masyarakat bisa melihat C1 dan entry-nya. Kalau salah ya tinggal dikritisi," ujar Aria.

Aria sepakat bahwa KPU harus siap untuk dikritisi. Namun, dia berharap kritik tersebut tidak berubah menjadi tuduhan-tuduhan tak berdasar.

Apalagi, tuduhan kecurangan dilakukan justru ketika KPU berupaya untuk transparan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X