Tak Ada Penghitungan Real Count di DPP Gerindra

Kompas.com - 23/04/2019, 12:58 WIB
Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) selama ini ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

BPN pun menjawab tantangan tersebut. Kemarin, Senin (22/4/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengungkapkan, proses tersebut dipusatkan di DPP Gerindra.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," kata Andre.

Baca juga: Ditantang Buka-bukaan Proses Real Count Internal, Ini Tanggapan BPN

Kompas.com pun mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa (23/4/2019). 

Saat tiba di kantor yang terletak di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10.15 WIB, tampak terparkir empat mobil pribadi dan dua penjaga keamanan.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.

"Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini," ujar petugas tersebut, Selasa.

Dia menambahkan, di DPP Gerindra tidak pernah ada kegiatan yang menyangkut real count seusai Pemilu 2019.

Baca juga: TKN: BPN Tak Tempatkan Saksi di Semua TPS, Bagaimana Bisa Kirim C1?

"Enggak ada kegiatan real count di sini. Mas bisa lihat sendiri kan, situasinya sepi. Relawan-relawan juga di Kertanegera. Ada juga yang ke sini, tapi kami arahkan ke sana," ungkapnya kemudian.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Nasional
Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X