Tak Ada Penghitungan Real Count di DPP Gerindra

Kompas.com - 23/04/2019, 12:58 WIB
Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) selama ini ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

BPN pun menjawab tantangan tersebut. Kemarin, Senin (22/4/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengungkapkan, proses tersebut dipusatkan di DPP Gerindra.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," kata Andre.

Baca juga: Ditantang Buka-bukaan Proses Real Count Internal, Ini Tanggapan BPN

Kompas.com pun mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa (23/4/2019). 

Saat tiba di kantor yang terletak di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10.15 WIB, tampak terparkir empat mobil pribadi dan dua penjaga keamanan.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.

"Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini," ujar petugas tersebut, Selasa.

Dia menambahkan, di DPP Gerindra tidak pernah ada kegiatan yang menyangkut real count seusai Pemilu 2019.

Baca juga: TKN: BPN Tak Tempatkan Saksi di Semua TPS, Bagaimana Bisa Kirim C1?

"Enggak ada kegiatan real count di sini. Mas bisa lihat sendiri kan, situasinya sepi. Relawan-relawan juga di Kertanegera. Ada juga yang ke sini, tapi kami arahkan ke sana," ungkapnya kemudian.

Direktur Materi BPN Sudirman Said juga sebelumnya mengatakan pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X