KPI Minta TV dan Radio Siarkan "Real Count" KPU dan Beri Edukasi soal "Quick Count"

Kompas.com - 19/04/2019, 16:11 WIB
Ketua KPI Yuliandre Darwis Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPI Yuliandre Darwis

KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran ikut mengawal proses penghitungan suara atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan ini disampaikan KPI agar masyarakat bisa mengerti dan mengetahui mengenai perbedaan penghitungan suara real count dengan quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

"KPI meminta kepada lembaga penyiaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan di masa perubahan penghitungan suara dari hitung cepat atau quick count ke real count yang memerlukan waktu," kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Selain itu, KPI juga mengingatkan pentingnya kapabilitas newsroom atau redaksi dalam mengelola pemberitaan di lembaga penyiaran.

Baca juga: KPI Minta Lembaga Penyiaran Tak Hanya Fokus Beritakan Quick Count

KPI memahami, saat ini konten dari lembaga penyiaran seputar Pemilu 2019 tengah menjadi sorotan publik. Jadi, sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk memilih konten yang tepat agar tak menimbulkan persepsi yang keliru bagi pemirsa dan pendengar.

"Sangat wajar mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran masih lebih tinggi dibandingkan dengan media sosial," ucap Yuliandre.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka dari itu, tuntutan terhadap lembaga penyiaran untuk menghadirkan konten yang valid dan dapat dipercaya menjadi sangat tinggi.

Dengan melakukan pengawalan penghitungan suara real count KPU, diharapkan publik mengetahui informasi pemilu yang valid untuk menghindari kesalahan persepsi.

KPI juga mengingatkan kembali fungsi perekat sosial yang diemban oleh lembaga penyiaran harus dikedepankan, baik melalui pengoptimalan maupun kontrol sosial atas proses pemilu ini.

"Saatnya lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menunjukkan perannya menjaga ikatan kesatuan bagi sesama anak bangsa, dengan menghadirkan konten siaran kepemiluan yang damai dan menyejukkan," tutur Yuliandre.

Baca juga: KPI Imbau Lembaga Penyiaran Sajikan Pemberitaan yang Merekatkan Bangsa

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X