Biaya Makin Tinggi
Badaruddin mengeluhkan biaya sebagai caleg semakin tinggi. Di Pemilu 2019 ini biaya yang ia keluarkan naik 20 persen dibandingkan saat ia menjadi caleg DPR RI di tahun 2014 dari Partai Golkar.
"Naik sekitar 20 persen ya dibandingkan pemilu 2014. Tapi tergantung wilayahnya juga sih, dulu saya di dapil Jakarta III ya, dibanding dapil Sulsel III, lebih tinggi di Sulsel," kata Badaruddin.
"Ya karena wilayah geografisnya luas dan di Sulsel transportasinya mahal, mulai dari perahu dan mobil. Tenaga dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi," sambungnya.
Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang
Selain biaya untuk kampanye diri sendiri, seperti diungkapkan Badaruddin, biaya untuk mengampanyekan partai juga besar. Ia harus membayar tim sukses untuk mendata warga yang ada di dapilnya untuk kemudian menjadi basis data partai. Biaya timses ke dapil pun tak murah, minimal ada barang yang dikasih ke warga, seperti kalender.
"Minimal ada kalender yang diberikan saat memperkenalkan partai, itu kan butuh biaya, miliaran juga mas," ungkapnya.
Diakuinya, biaya makin tinggi lagi karena sebagian besar masyarakat yang ia kunjungi banyak yang meminta NPWP atau nomor piro wani piro. Ia menyebutkan praktik politik uang masih tinggi di dapilnya. Segala macam dilakukan caleg untuk mempengaruhi pilihan warga.
"Salah satunya ya NPWP itu. Tapi saya mencoba menghindari itu dengan mengikuti aturan KPU," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.