Cerita Caleg: Blusukan ke Pelosok Sulawesi, Badaruddin Tidur di Warung saat Kampanye

Kompas.com - 12/04/2019, 08:56 WIB
Caleg Partai Badaruddin Andi Picunang CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comCaleg Partai Badaruddin Andi Picunang

JAKARTA, KOMPAS. com - Mengejar satu kursi DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan III tidaklah mudah bagi calon legislatif dari Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. Dapil tersebut membuat dirinya harus bekerja ekstra keras, bukan hanya soal biaya saja, melainkan juga kesabaran.

Dapil III Sulawesi Selatan melingkupi sembilan kabupaten, yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, dan Sidrap. Sejumlah 112 caleg Bertarung untuk mendapatkan tujuh kursi kuota menuju Senayan di dapil tersebut.

Diakui Badaruddin, persaingan di dapilnya juga ketat karena beberap caleg merupakan petahana dan memiliki jabatan pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Badaruddin bercerita, selama kampanye, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertemuanya dengan masyarakat. Ia mengaku harus sabar dari kampanye yang ia lakukan pintu ke pintu lantaran ada sebagian masyarakat yang mau menerimanya dan ada yang tidak.

"Mereka (masyarakat) juga terkadang gembira jika didatengin. Ada juga yang tidak suka didatengin, ada yang marah, ada yang suka. Itulah suka duka saya di sana," ujar Badaruddin ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/4/2019).

Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.Reza Jurnaliston Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.
Tak ayal, lanjutnya, kesabaran menjadi modal yang lebih besar dibandingkan biaya. Beberapa daerah yang ia kunjungi pun banyak yang tidak memiliki tempat penginapan.

Baca juga: Cerita Caleg: Buka-bukaan Arsul Sani soal Biaya Kampanye

Hal itu memaksa Badaruddin terkadang tidur di mobil bahkan hingga di warung pinggir jalan.

"Jadi kita sabar-sabar saja, dalam satu kali 24 jam sangat susah untuk istirahat. Terkadang tidur di mobil, masjid, hingga warung-warung," ungkapnya kemudian.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya ini mengisahkan, di dapilnya, tempat penginapan sangat susah ditemui. Sebab, hotel-hotel pun sangat minim dan sudah tutup jika sudah malam tidak seperti di kota.

Kendati demikian, Badaruddin menganggap hal tersebut sebagai pembelajaran hidup mengenal warga di dapilnya sembari mendengar aspirasi.

"Ya kita adaptasi lah sambil belajar hidup di daerah, ikut merasakan dan bergaul dengan masyarakat sambil mendengar aspirasi mereka," paparnya.

Caleg DPRI RI Partai Berkarya Badaruddin Andi PicunangCHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Caleg DPRI RI Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang
Gotong-royong

Badaruddin menuturkan, memilih terjun kembali menjadi caleg dari Partai Berkarya bukanlah hal yang mudah. Selain membangun citra diri di dapil, ia juga diminta berpartisipasi aktif dalam mempopulerkan nama partai.

Beban untuk bisa mendapatkan satu kursi kian berat karena ambang batas 4 persen yang harus dipenuhi oleh partai politik agar calegnya bisa lolos ke Senayan. Tak pelak, menurutnya, caleg-caleg yang bertarung sebagian besar merupakan kader partai.

"Ya karena memang harus caleg yang mengerti tentang visi dan misi Partai Berkarya itu sendiri yang kita utamakan. Itu bertujuan agar kita bisa menjual partai ini untuk dipilih lagi di pemilihan ke depannya," tuturnya.

Namun demikian, seperti diungkapkan Badaruddin, beban tersebut cukup terbantu dengan gotong royong biaya logistik dari caleg partai, dari tingkat DPR hingga DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Cerita Caleg: Eko Patrio dan Upayanya Populerkan Eko Hendro Purnomo

Ia mengakui untuk bisa lolos ke parlemen memang membutuhkan biaya tinggi. Dirinya menyebutkan harus merogoh kocek di atas Rp 3 miliar. Biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk alat peraga kampanye (APK).

"Yang jelas untuk caleg DPR RI kalau memang serius ya lebih dari Rp 3 miliar. Itu memang risiko, namun belum tentu jadi. Biaya untuk APK, akomodasi, dan opersional itu kan butuh biaya tinggi," katanya.

Maka dari itu, caleg DPRD kabupaten/kota di dapil Sulawesi Selatan juga membantu Badaruddin, khususnya dalam memasang APK, pergi-pulang ke dapil, operasional tim sukses, iklan, dan sebagainya.

Baca juga: Cerita Caleg: Choky Sitohang, dari Panggung Televisi Berlabuh ke Panggung Politik

Selain dibantu oleh caleg DPRD dari partai yang sama, Badaruddin mengemukakan, ia juga menggalang dana dari teman-teman sekolah dan mitra bisnisnya. Sebagian besar mereka membantu dalam mencetak kartu nama hingga kalender.

"Biaya yang saya keluarkan ada yang dari kantong sendiri, tapi ada juga dari teman-teman SMA dan teman bisnis. Ada bantu cetak kartu nama, bendera, dan lainnya," jelasnya.

Baginya, penggalangan dana solidaritas tersebut sudah biasa saat masa pemilu. Bantuan dari para caleg DPRD Berkarya juga dibutuhkan di lapangan untuk saling berbagi biaya kampanye.

Adapun untuk dana saksi, lanjut Badaruddin, juga dibebankan pada caleg. Namun dana tersebut juga dibantu oleh caleg DPRD.

Biaya Makin Tinggi

Badaruddin mengeluhkan biaya sebagai caleg semakin tinggi. Di Pemilu 2019 ini biaya yang ia keluarkan naik 20 persen dibandingkan saat ia menjadi caleg DPR RI di tahun 2014 dari Partai Golkar.

"Naik sekitar 20 persen ya dibandingkan pemilu 2014. Tapi tergantung wilayahnya juga sih, dulu saya di dapil Jakarta III ya, dibanding dapil Sulsel III, lebih tinggi di Sulsel," kata Badaruddin.

"Ya karena wilayah geografisnya luas dan di Sulsel transportasinya mahal, mulai dari perahu dan mobil. Tenaga dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi," sambungnya.

Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang

Selain biaya untuk kampanye diri sendiri, seperti diungkapkan Badaruddin, biaya untuk mengampanyekan partai juga besar. Ia harus membayar tim sukses untuk mendata warga yang ada di dapilnya untuk kemudian menjadi basis data partai. Biaya timses ke dapil pun tak murah, minimal ada barang yang dikasih ke warga, seperti kalender.

"Minimal ada kalender yang diberikan saat memperkenalkan partai, itu kan butuh biaya, miliaran juga mas," ungkapnya.

Diakuinya, biaya makin tinggi lagi karena sebagian besar masyarakat yang ia kunjungi banyak yang meminta NPWP atau nomor piro wani piro. Ia menyebutkan praktik politik uang masih tinggi di dapilnya. Segala macam dilakukan caleg untuk mempengaruhi pilihan warga.

"Salah satunya ya NPWP itu. Tapi saya mencoba menghindari itu dengan mengikuti aturan KPU," pungkasnya.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X