Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Bawaslu: Hoaks Isu SARA Berdaya Ledak Tinggi

Kompas.com - 29/03/2019, 16:33 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, berita bohong atau hoaks terus menerus bermunculan dengan berbagai isu menjelang pemilihan umum.

Salah satu isu yang paling berbahaya adalah isu yang menyangkut suku, agama dan ras (SARA).

"Hoaks isu SARA ini seperti berdaya ledak tinggi. Kalau hoaks menyangkut SARA, ini ibarat dahan kering disulut api, mudah sekali terbakar," ujar Afifuddin dalam diskusi Literasi Politik di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Menurut Afifudin, berita bohong yang menyangkut agama sangat mudah digunakan sebagai alat memprovokasi. Bahkan, orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sekalipun dapat dengan mudah terpancing emosi jika terpapar hoaks dengan isu agama.

Baca juga: Ketua Pemuda Muhammadiyah: Tokoh Agama dan Politik Jangan Jadi Penyebar Hoaks

Afifudin mengatakan, larangan penggunaan isu SARA sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, isu SARA sering digunakan sebagai alat kampanye negatif.

Menurut dia, penyebar hoaks dengan isu SARA menyadari bahwa isu tersebut sangat sensitif dan mudah memengaruhi orang.

"Bersepakat melarang hoaks memang harus dilakukan. Jangan sampai hal itu dijadikan strategi kampanye," kata Afifudfin.

Kompas TV Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada peningkatan berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2019. Menkominfo, Rudiantara menyatakan lonjakan hoaks di bulan lalu sebanyak 353. Jumlah ini naik hampir 100 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu 175 berita hoaks. Kebanyakan dari berita hoaks ini berkaitan dengan politik. Menkominfo sudah melakukan antisipasi pencegahan berita hoaks dan bagaimana mengidentifikasinya. #BeritaHoaks #Menkominfo #Rudiantara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com