Ketua Pemuda Muhammadiyah: Tokoh Agama dan Politik Jangan Jadi Penyebar Hoaks

Kompas.com - 29/03/2019, 14:51 WIB
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto di kompleks parlemen, Kamis (17/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto di kompleks parlemen, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah Sunanto mengimbau agar tokoh agama dan tokoh politik tidak menjadi penyebar berita bohong atau hoaks.

Menurut Sunanto, tokoh yang terpapar berita bohong dapat berdampak besar bagi publik.

"Kalau tokoh agama, tokoh politik jadi penyebar hoaks, kemungkinan besar rakyat akan mengikuti," ujar Sunanto dalam diskusi Literasi Politik di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Fadli Zon Kritik Wiranto soal Jerat Penyebar Hoaks dengan UU Terorisme

Menurut Sunanto, di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat cukup tinggi.

Informasi apa pun yang disampaikan seorang tokoh dapat secara mentah-mentah diterima oleh masyarakat.

Jika salah menyampaikan informasi, menurut Sunanto, ucapan yang disampaikan tokoh agama atau tokoh politik dapat menimbulkan disintegrasi dan konflik sosial.

Baca juga: Panglima TNI: Jangan Mudah Terprovokasi Hoaks

Ia meminta agar tokoh agama dan tokoh masyatakat lebih berhati-hati dalam meneruskan informasi.

Para tokoh diimbau untuk tidak mudah dimanfaatkan kepentingan politik.

"Hoaks susah ditanggulangi kalau setiap publik tidak mampu menyaring semua informasi yang ada, sehingga berakibat fatal," kata Sunanto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X