Tak Ada Pengaruh Elektoral dari Prabowo-Sandiaga, Ini Taktik Demokrat

Kompas.com - 21/03/2019, 08:21 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) usai menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) usai menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merasa tidak mendapatkan efek ekor jas dari sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

Sebagaimana dikutip Kompas.id, Kamis (21/3/2019), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtiar mengatakan, partainya memang harus bekerja ekstrakeras demi mendapatkan kursi di parlemen.

Sebab, efek ekor jas Prabowo-Sandiaga dinilai hanya dirasakan partai politik pengusung utama, Gerindra.

Oleh sebab itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono mengandalkan dua hal dalam Pemilu 2019 ini. Pertama, sosok Komandan Satuan Tugas Bersama Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami gencarkan pendekatan ke kelompok milenial, khususnya lewat figur Mas AHY. Ia sudah berkeliling ke banyak daerah menyapa masyarakat," ujar Renanda.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Kedua, Demokrat juga mengandalkan kampanye 14 program prioritas kepada masyarakat. Demokrat sangat berharap program-program tersebut dapat menjadi pembeda dari partai politik peserta pemilu lainnya.

Survei elektabilitas partai yang dilakukan Litbang Kompas sendiri menunjukkan, elektabilitas Demokrat terus anjlok.

Pada pemilu 2014, Demokrat meraih 10,2 persen suara. Meloncat ke Oktober 2018, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Demokrat mencapai 4,8 persen. Dalam survei yang digelar Februari-Maret 2019 ini, elektabilitas Demokrat sedikit menurun menjadi 4,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Jokowi Unggul di Jawa, Prabowo di Sumatera

Adapun, elektabilitas tertinggi diraih oleh PDI Perjuangan dengan 26,9 persen, disusul Partai Gerindra dengan 17,0 persen.

Bagi Demokrat, pemilu kali ini lebih sengit. Ini sekaligus menjadi bentuk seleksi alam agar partai politik lebih serius dalam mengelola kader dan program kerja untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dengan kondisi ini, ada kemungkinan penyederhanaan partai politik akan terjadi.

Bahkan, Direktur Eksekutif Center for Strategic dan International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan boleh jadi momentum pemilu kali ini merupakan salah satu cara alamiah untuk mengurangi jumlah partai politik.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X