Survei Litbang ”Kompas”: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Kompas.com - 21/03/2019, 07:54 WIB
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ummi hadyah SalehGedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret menunjukkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra masih yang paling tinggi ketimbang partai politik peserta pemilu lainnya. PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dipilih oleh 26,9 persen responden.

"Jika dalam satu bulan ke depan potensi elektabilitas ini tidak ada perubahan, boleh jadi PDI-P akan mencatatkan diri sebagai parpol pertama yang bisa memenangi pemilu untuk kedua kali berturut-turut sejak era reformasi ini," tulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Kendati demikian, peluang PDI-P menjadi juara bertahan akan tetap dibayangi oleh parpol lain, terutama Partai Gerindra. Partai Gerindra yang juga merupakan rival PDI-P di pemilihan presiden dipilih oleh 17 persen responden.

Baca juga: Di Balik Survei Litbang Kompas, dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

Wahyu menyebut tingginya elektabilitas PDI-P dan Gerindra disebabkan efek ekor jas dari sosok kedua capres yang selama ini melekat dengan parpol itu, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," kata Wahyu.

Parpol peserta pemilu lainnya memang mendapatkan elektabilitas yang jauh berada di bawah PDI-P dan Gerindra. Partai Golkar yang berada di peringkat ketiga, misalnya, hanya dipilih oleh 9,4 persen responden menyusul di bawahnya yakni PKB dengan 6,8 persen, Demokrat 4,6 persen, PKS 4,5 persen, PAN 2,9 persen, PPP 2,7 persen, dan Nasdem 2,6 persen.

Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.Kompas Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.

Sisanya adalah parpol-parpol yang terancam tak lolos ambang batas parlemen.

Meski sudah ditambah dengan margin of error 2,2 persen, suara mereka tak cukup untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Di kategori ini ada Hanura 0,9 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, serta empat partai politik pendatang baru, yakni Perindo 1,5 persen, PSI 0,9 persen, Berkarya 0,5 persen, dan Garuda 0,2 persen.

Survei Litbang Kompas menggunakann metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden.

Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar +/- 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X