Kompas.com - 18/03/2019, 12:20 WIB
Sejumlah siswa-siswi kelas XII di SMA Negeri 3 Surabaya melaksanakan tryout untuk persiapan menjelang ujian nasional, Selasa (26/2/2019). KOMPAS.com/GHINAN SALMANSejumlah siswa-siswi kelas XII di SMA Negeri 3 Surabaya melaksanakan tryout untuk persiapan menjelang ujian nasional, Selasa (26/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan Ina Liem menilai Ujian Nasional (UN) masih menentukan banyak hal terkait perkembangan tingkat pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, rencana penghapusan UN yang dicanangkan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, dinilai belum tepat karena UN masih diperlukan untuk pemetaan pendidikan.

"Kita masih perlu UN untuk pemetaan karena kualitas di Pulau Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, saja berbeda sekali. Meskipun UN sudah tidak menentukan kelulusan, tapi masih diperlukan," ujar Ina kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

Ina menjelaskan, UN menentukan banyak hal, seperti pemetaaan, penentuan rangking sekolah dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurutnya, jika pemerintah tidak memiliki peta tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan, maka akan sulit untuk menentukan kebijakan.

"Pemetaan pendidikan itu penting dan memang diperlukan biaya. Kalau kita tidak tahu petanya, bagaimana kita membuat kebijakan pendidikan," papar Ina.

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

"Peta pendidikan masih kita perlukan untuk melihat level dari masing-masing daerah ini seperti apa dan bagaimana," sambungnya.

Sebelumnya, Sandiaga menilai sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda.

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X