Untuk itu, rencana penghapusan UN yang dicanangkan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, dinilai belum tepat karena UN masih diperlukan untuk pemetaan pendidikan.
"Kita masih perlu UN untuk pemetaan karena kualitas di Pulau Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, saja berbeda sekali. Meskipun UN sudah tidak menentukan kelulusan, tapi masih diperlukan," ujar Ina kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).
Ina menjelaskan, UN menentukan banyak hal, seperti pemetaaan, penentuan rangking sekolah dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Menurutnya, jika pemerintah tidak memiliki peta tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan, maka akan sulit untuk menentukan kebijakan.
"Pemetaan pendidikan itu penting dan memang diperlukan biaya. Kalau kita tidak tahu petanya, bagaimana kita membuat kebijakan pendidikan," papar Ina.
"Peta pendidikan masih kita perlukan untuk melihat level dari masing-masing daerah ini seperti apa dan bagaimana," sambungnya.
Sebelumnya, Sandiaga menilai sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.
Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda.
Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/18/12202451/pengamat-ujian-nasional-masih-perlu-untuk-pemetaan-tingkat-pendidikan