Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Kompas.com - 18/03/2019, 05:55 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di sejumlah daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Meski demikian, Sandiaga tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar pemborosan anggaran dengan adanya penerapan sistem ujian nasional.

Ia hanya mengungkapkan, besarnya pemborosan dapat dihitung dan besarannya cukup signifikan.

"Kita bisa hitung dan cukup signifikan," kata dia.

Alih-alih menerapkan ujian nasional, Sandiaga lebih memilih untuk menerapkan sistem penelusuran minat dan bakat.

Menurut dia, sistem tersebut lebih cocok dan lebih aplikatif saat ini.

"Nanti akan kami ganti dengan penelusuran minat dan bakat. Itu lebih cocok dan lebih aplikatif pada saat sekarang," kata Sandiaga.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pihaknya juga akan menerapkan konsep sekolah link and match.

Artinya, penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan.

"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat Pilpres III Angka Pengangguran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com