Kompas.com - 06/03/2019, 15:24 WIB
Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengklaim, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak anjlok akibat 'serangan' hoaks dan fitnah di sejumlah daerah.

"Turun banget sih enggak, cuma kan terganggu saja," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Buktinya, kata Moeldoko, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yang dirilis sejumlah lembaga survei masih unggul dibanding pesaingnya, yakni capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Sambangi Bareskrim, TKN Laporkan Video Berisi Fitnah Terhadap Jokowi-Maruf

Survei paling baru, yakni dari LSI Denny JA. Dari Agustus 2018 hingga Januari 2019, dinamika elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masing-masing 52,2 persen, 53,2 persen, 57,7 persen, 53,2 persen, 54,2 persen, dan 54,8 persen.

Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga, dinamikanya bergerak pada angka 29,5 persen, 29,2 persen, 28,6 persen, 31,2 persen, 30,6 persen, dan 31,0 persen.

Moeldoko melanjutkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih perlu digenjot di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalsel dan Sulsel kita hanya kalah sedikit. Kalau Jabar, ini sudah mulai reborn, karena kita punya kekuatan di sana sudah mulai masif. Pokoknya daerah-daerah yang prioritas itu, ya mesti ditangani. Yang lain bukan ditinggalkan, tapi prioritas," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap tidak ada pihak yang menggunakan cara-cara kotor untuk berkuasa.

"Saya mengecam cara-cara seperti itu (menyebarkan hoaks dan fitnah). Itu sungguh tidaklah beradab, tidak baik," ujar Moeldoko.

Baca juga: Tanggapi Survei LSI, TKN Semakin Yakin Tren Kenaikan Elektabilitas Jokowi-Maruf

Diketahui, baru-baru ini, Jokowi diserang dengan berbagai macam hoaks. Misalnya, Jokowi disebutkan akan melarang suara adzan berkumandang apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Belum rampung kasus itu, muncul lagi isu miring bahwa Jokowi akan menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan apabila terpilih menjadi presiden pada periode 2019-2024 mendatang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.