Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik bertajuk 'Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang' di ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam.

Pidato politik ini digelar setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan AHY memimpin kampanye pemenangan Pemilu 2019.

Dalam pidatonya tersebut, Agus menyoroti beberapa hal. Mulai dari persoalan ketergantungan impor pangan hingga fenomena capres alternatif Nurhadi-Aldo dan tingginya potensi golput.

1. Ketergantungan impor pangan

Mengawali pidatonya, Agus mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Salah satunya, impor di sektor pangan.

Ia menilai, bangsa Indonesia ke depan harus mengurangi ketergantungan impor pangan.

"Di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan," ujar Agus.

Agus menuturkan, saat ini diperlukan solusi untuk mengantisipasi berbagai persoalan di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan atas impor pangan.

Misalnya, penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

Selain itu, lanjut Agus, diperlukan juga pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi semakin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

Agus juga menyoroti tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

Seharusnya, kata Agus, pembangunan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40 atau sekitar 100 juta orang dalam kategori miskin dan kurang mampu.

"Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan," kata Agus.

"Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan," tutur dia.

2. Keluhan masyarakat

Agus mengaku telah menyerap beragam persoalan di masyarakat saat berkeliling ke berbagai daerah dalam dua tahun terakhir.

Salah satunya, soal melemahnya daya beli masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Hal itu, klaim Agus, terjadi karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

"Soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa, perkotaan maupun di pedesaan," ujar Agus.

"Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan," tambahnya.

Persoalan lain, yaitu kekhawatiran masyarakat atas ketersediaan lapangan pekerjaan.

Agus mengatakan, anak-anak muda saat ini merasa cemas tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka.

"Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional," kata Agus.

Terkait dua masalah itu, lanjut Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden terpilih mendatang untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, presiden terpilih juga diminta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, antara lain dengan cara melonggarkan pajak.

Agus menuturkan, dunia usaha yang maju akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh.

"Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI dan Polri serta pensiunan," ucap dia.