Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

Pidato politik ini digelar setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan AHY memimpin kampanye pemenangan Pemilu 2019.

Dalam pidatonya tersebut, Agus menyoroti beberapa hal. Mulai dari persoalan ketergantungan impor pangan hingga fenomena capres alternatif Nurhadi-Aldo dan tingginya potensi golput.

1. Ketergantungan impor pangan

Mengawali pidatonya, Agus mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Salah satunya, impor di sektor pangan.

Ia menilai, bangsa Indonesia ke depan harus mengurangi ketergantungan impor pangan.

"Di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan," ujar Agus.

Agus menuturkan, saat ini diperlukan solusi untuk mengantisipasi berbagai persoalan di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan atas impor pangan.

Misalnya, penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

Selain itu, lanjut Agus, diperlukan juga pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi semakin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

Agus juga menyoroti tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

Seharusnya, kata Agus, pembangunan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40 atau sekitar 100 juta orang dalam kategori miskin dan kurang mampu.

"Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan," kata Agus.

"Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan," tutur dia.

2. Keluhan masyarakat

Agus mengaku telah menyerap beragam persoalan di masyarakat saat berkeliling ke berbagai daerah dalam dua tahun terakhir.

Salah satunya, soal melemahnya daya beli masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Hal itu, klaim Agus, terjadi karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

"Soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa, perkotaan maupun di pedesaan," ujar Agus.

"Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan," tambahnya.

Persoalan lain, yaitu kekhawatiran masyarakat atas ketersediaan lapangan pekerjaan.

Agus mengatakan, anak-anak muda saat ini merasa cemas tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka.

"Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional," kata Agus.

Terkait dua masalah itu, lanjut Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden terpilih mendatang untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, presiden terpilih juga diminta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, antara lain dengan cara melonggarkan pajak.

Agus menuturkan, dunia usaha yang maju akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh.

"Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI dan Polri serta pensiunan," ucap dia.

3. Melanjutkan program SBY

Agus meminta presiden terpilih mendatang melanjutkan program-program yang dibuat saat kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dilakukan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin dan kurang mampu.

"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," ujar Agus.

Agus menuturkan, Partai Demokrat menyarankan presiden terpilih nantinya menjalankan kebijakan dan program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Lantas, ia menyebut program kebijakan yang pernah diinisiasi oleh SBY.

Program yang ia sebut berpihak pada masyarakat miskin antara lain, PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM,

Selain itu, ada pula penyaluran subsidi seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

"Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin," kata Agus.

4. Penegakan hukum dianggap tebang pilih

Dalam pidato politiknya, Agus sempat menyoroti soal keadilan dan penegakan hukum.

Ia menuturkan, masyarakat saat ini merasa gelisah, sebab penegakan hukum yang terkesan tebang pilih.

"Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah," ujar dia.

Terkait kegelisahan itu, kata Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden terpilih untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi.

"Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa," kata Agus.

Agus mengatakan, masyarakat tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.

Kendati demikian, ia menekankan kebebasan berekspresi harus tetap berada dalam koridor hukum, etika dan norma berdemokrasi.

"Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," ucapnya.

5. Perbanyak inkubasi Start-Up

Selain soal penegakan hukum, Agus juga menyoroti maraknya bisnis start-up saat ini. Ia merekomendasikan kepada presiden terpilih mendatang untuk memperbanyak pusat-pusat inkubasi.

Hal itu bertujuan membantu menyiapkan usaha-usaha rintisan (start up) yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global.

"Semakin berkembangnya usaha-usaha rintisan ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas," ujar Agus.

Agus mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menyusun strategi ekonomi digital secara nasional.

Kendati demikian, Agus menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi medan pertarungan para pelaku pasar global.

Namun, harus menjadi pelaku utama yang mampu mengoptimalkan potensi pasar nasional.

"Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mampu bersaing, baik sebagai penyedia dan pengelola platform e-commerce, maupun secara kreatif menciptakan produk-produk unggulannya," kata Agus.

6. Fenomena Nurhadi-Aldo dan potensi golput

Pada bagian akhir pidatonya, Agus sempat menyinggung soal kemunculan capres alternatif Nurhadi-Aldo yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Agus, kemunculan Nurhadi-Aldo dan tingginya potensi golput merupakan indikasi masyarakat jenuh terhadap politik saat ini.

"Munculnya satir capres alternatif Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini," ujar Agus.

Agus menilai, saat ini kehidupan politik dan demokrasi mengalami kemunduran.

Lantas, ia membandingkan saat Partai Demokrat menjadi partai penguasa. Ia mengatakan saat itu stabilitas politik terjaga baik.

Kalaupun ada riak dan dinamika, kata Agus, hal itu merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

"Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas," kata Agus.

Saat Partai Demokrat berkuasa, klaim Agus, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA) dalam pemilu.

Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal.

Sementara, saat ini masyarakat sudah lelah dengan friksi dan gesekan politik yang terjadi.

"Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional," ucapnya.

"Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi," ujar Agus.