Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Luhut soal Video Ricuh di Debat Kedua Pilpres

Kompas.com - 20/02/2019, 11:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal video ricuh saat jeda debat kedua Pilpres 2019.

Luhut yang terlihat dalam video berdurasi 45 detik itu mengaku hanya menjadi penengah agar keributan disudahi.

Ia mengaku menegur langsung Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.

"Saya bilang sama Ferdinand enggak usah ribut-ribut lah, itu aja," kata Luhut kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Viral Video Ricuh Saat Break Debat Kedua, Ini Penjelasan TKN

Luhut mengakui bahwa saat itu ia datang sebagai tamu, bukan dalam kapasitas sebagai Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun menurut dia, tidak ada yang salah dari sikapnya yang meminta keributan disudahi.

"Ya karena di depan kami sudah banyak, ya saya kan boleh, bilang jangan ribut-ribut. Kan tidak elok dilihat orang. Masa enggak boleh," kata dia.

Luhut sekaligus membantah bahwa ia marah saat itu. Ia mengaku hanya meminta agar protes BPN kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu disampaikan usai debat.

"Enggak ada apa-apa, saya enggak ribut, baik-baik saja kok," kata dia.

Baca juga: Penjelasan BPN Prabowo-Sandi soal Video Ricuh Saat Jeda Debat Kedua

Adapun protes BPN itu terkait pernyataan capres 01 Joko Widodo yang menyebut Prabowo memiliki lahan 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh. BPN menilai Jokowi melanggar aturan karena menyerang personal Prabowo.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean juga menyampaikan cerita serupa dengan Luhut.

Ferdinand mengakui sempat memprotes KPU dan Bawaslu dengan nada bicara yang keras. Kemudian Luhut datang untuk menenangkan.

"Ya memang saya agak keras. Karakter saya memang seperti itu. Nah, pada saat itu Pak Luhut yang duduk di deretan kursi menteri sebagai undangan datang. Sebetulnya Pak Luhut menenangkan saya. Pak Luhut terdengar berkata, 'Sudah Fer, sudah Fer'. Gitu," kata Ferdinand saat dihubungi, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Pak Luhut Tidak Marah, yang Marah Saya...

Keributan yang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo saat jeda debat capres pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Dalam video berdurasi 45 detik itu terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Baca juga: Suasana Debat Kedua Memanas, Bawaslu Minta Tim Kampanye Kontrol Pendukung

Dari kubu Prabowo tampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Sementara dari pihak Jokowi terlihat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Ketua KPU Arief Budiman; komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari; Ketua Bawaslu Abhan; anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar; dan yang lain berusaha melerai kedua pihak.

Kompas TV Wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin membenarkan terjadi keributan saat debat kedua calon Presiden. Menurut Arsul Sani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bangkit dari kursi menteri untuk meminta pendukung Prabowo menyelesaikan protes seusai debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com