Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/02/2019, 09:22 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyesalkan sikap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung soal lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua pilpres 2019.

Padahal, menurut Edhy, keuntungan usaha pada lahan seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh Tengah itu salah satunya digunakan untuk membiayai kampanye Jokowi pada Pilgub DKI 2012.

"Dari usaha kelola lahan tersebut, banyak warga yang dipekerjakan, banyak anak yang disekolahkan, dan banyak kontribusi untuk lingkungan sekitar," kata Edhy melalui keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Tanggapi Gerindra, Politisi PDI-P Bilang Prabowo Penerima Manfaat Terbesar Kampanye Pilgub DKI

"Dan yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar," kata Edhy.

Ia mengatakan, seperti dijelaskan Prabowo, lahan tersebut adalah lahan hak guna usaha milik negara yang dapat diambil kapan saja bila negara membutuhkan.

Menurut dia, Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan karena tak ingin lahan luas tersebut dikelola oleh pihak asing.

"Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini," katanya.

Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

 

Edhy menyebutkan, pernyataan Jokowi soal lahan ini bukan pertama kali yang menyimpang dari konteks dan lebih menyerang sisi personal.

Pada debat perdana, Jokowi yang seharusnya menyampaikan capaian atau gagasan tentang masalah hukum dan HAM juga menyerang Prabowo dan Partai Gerindra.

"Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi," kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com