Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Debat Capres, Lahan Prabowo, dan Reforma Agraria

Kompas.com - 20/02/2019, 07:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


USAI debat presidensial kedua pada 17 Februari 2019 lalu, sejumlah isu mencuat dan meramaikan pemberitaan media dan lini masa media sosial. Isu tersebut antara lain penguasaan lahan ratusan ribu hektar oleh capres Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan Timur.

Isu lainnya soal akurasi data yang dikemukakan oleh Capres Joko Widodo dalam debat, seperti data impor jagung, kebakaran hutan, dan sengketa lahan.

Persoalan “unicorn” juga tak kalah ramai dibahas dan menjadi bahan saling serang dan sindir antarkedua tim sukses dan pendukung.

Isu-isu ini seakan menenggelamkan substansi dari debat itu sendiri. Meski lebih greget dibandingkan debat pertama, debat kedua yang bertemakan energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam dinilai masih kurang dalam memaparkan program-program yang lebih konkret dan terukur atas berbagai persoalan di kelima bidang strategis tersebut.

Isu Prabowo kuasai lahan muncul setelah Jokowi menyinggung kepemilikan Prabowo atas lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ini disebut Jokowi saat menjawab kritikan Prabowo terhadap program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Dalam pernyataan penutup debat, Prabowo mengakui penguasaannya atas lahan-lahan tersebut berdasarkan hak guna usaha (HGU). Ia mengatakan siap mengembalikannya kepada negara. Menurutnya, lahan-lahan tersebut lebih baik ia kelola dari pada jatuh ke tangan asing.

Terlepas dari isu kepemilikan lahan Prabowo, jawaban atas persoalan reforma agraria sendiri tidak banyak terkupas dalam debat tersebut.

Program talk show Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu 20 Februari 2019, akan menggali masalah reforma agraria Jokowi termasuk isu penguasaan lahan Prabowo dan konsep capres nomor urut 02 tersebut terhadap program reforma agraria.

Isu lainnya yang turut digali dalam program bincang yang dipandu oleh jurnalis senior Kompas Budiman Tanuredjo ini adalah grasa-grusu pembangunan infrastruktur yang disinggung oleh Prabowo dalam debat.

Reforma agraria dan bagi-bagi sertifikat

Reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan guna mengembalikan lahan sebagai alat produksi pertanian, yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan taraf hidup petani.

Restrukturisasi kepemilikan lahan tersebut dilakukan melalui redistribusi lahan, antara lain lahan yang berasal dari HGU (Hak Guna Usaha), kepada para petani.

Pelaksanaan reforma agraria yang sejatinya merupakan amanat UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 sempat terhenti pascapemerintahan Presiden Soekarno.

Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menjadikan ferorma agraria sebagai salah satu agenda prioritas melalui Nawacita dengan berkomitmen memberikan 9 juta hektare melalui distribusi lahan dan sekitar 12,7 juta hektare melalui program hutan kelola rakyat lewat perhutanan sosial hingga 2019.

Sejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019)Kompas.com / Tatang Guritno Sejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019)

Namun, dalam pelaksanaannya, program reforma agraria pemerintahan Jokowi menuai kritik. Mulai dari pelaksanaannya yang tersendat, tidak tepat sasaran, gagal mengatasi konflik lahan, hingga dinilai tak mampu mencapai target distribusi lahan pada 2019 seperti yang ditetapkan dalam Nawacita.

Selain itu, bagi-bagi sertifikat tanah yang selalu digadang oleh Presiden Jokowi sejatinya bukanlah bagian dari reforma agraria. Program ini hanyalah sertifikasi rutin Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap lahan-lahan yang dimiliki masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com