Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Perludem: Rincian Jumlah Caleg yang Membuka dan Merahasiakan Data Pribadinya

Kompas.com - 08/02/2019, 19:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil penelusurannya mengenai caleg yang enggan membuka data pribadinya ke publik.
 
Berdasarkan catatan Perludem, sebanyak 2.043 dari 7.992 caleg atau 25,56 persen merahasiakan data dirinya.
 
Jika dilihat berdasarkan partai politik, caleg yang paling banyak tak membuka data pribadinya maju melalui Partai Demokrat. Jumlahnya mencapai 99,30 persen dari keseluruhan total caleg Demokrat.
 
Setelah Demokrat, caleg Partai Hanura yang tidak mau membuka data pribadinya tercatat sebesar 99,06 persen caleg.
 
Sementara itu, 97,08 persen caleg yang maju melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga enggan mempublikasikan data pribadinya.
 
 
Partai Garuda menempati urutan keempat dengan 94,69 persen caleg, dan kelima Partai Nasdem dengan 58,09 persen caleg.
 
Adapun, sebagian besar caleg Partai Golkar telah mempublikasikan data pribadinya. Hanya 0,17 persen caleg yang merahasiakannya.
 
Di Partai Berkarya, hanya 0,54 persen caleg yang tak membuka data dirinya. Selebihnya bersedia mempublikasikan.
 
Menyusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,17 persen caleg yang merahasiakan data data pribadi.
 
Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan keempat dengan 5,74 persen caleg yang merahasiakan data pribadi, dan Partai Perindo 5,99 persen caleg.
 
 
Dilihat dari sisi gender, sebanyak 1.162 caleg laki-laki dan 881 caleg perempuan tak membuka data pribadinya ke publik.
 
Pada masa pendaftaran, caleg diberi formulir BB2 (formulir bakal calon). Formulir tersebut memberi pilihan untuk caleg mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya.
 
Data pribadi perseorangan sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 17 huruf h disebutkan, data yang bersifat pribadi tidak bisa disebarluaskan begitu saja, karena ini menyangkut dengan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara.
 
Beberapa informasi caleg yang dibutuhkan publik seperti:
 
1. Jenis kelamin
2. Usia
3. Riwayat pendidikan
4. Riwayat organisasi
5. Riwayat pekerjaan
6. Status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana)
7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)
8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
 
Berikut hasil penelusuran Perludem mengenai jumlah caleg yang tak mau buka data dirinya ke publik, diurutkan dari partai yang calegnya paling banyak merahasiakan data pribadi hingga partai dengan caleg yang paling sedikit merahasiakannya:
 
1. Demokrat
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 569
Total Caleg = 573
Persentase tidak bersedia = 99,30 persen
 
2. Hanura
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 423
Total Caleg = 427
Persentase tidak bersedia = 99,06 persen
 
3. PKPI
Bersedia membuka data pribadi = 4
Tidak Bersedia = 133
Total Caleg = 137
Persentase tidak bersedia = 97,08 persen
 
4. Garuda
Bersedia membuka data pribadi = 12
Tidak Bersedia = 214
Total Caleg = 226
Persentase tidak bersedia = 94,69 persen
 
5. Nasdem
Bersedia membuka data pribadi = 241
Tidak Bersedia = 334
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 58,09 persen
 
6. PKB
Bersedia membuka data pribadi = 507
Tidak Bersedia = 68
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 11,83 persen
 
7. PKS
Bersedia membuka data pribadi = 473
Tidak Bersedia = 60
Total Caleg = 533
Persentase tidak bersedia = 11,26 persen
 
8. PSI
Bersedia membuka data pribadi = 522
Tidak Bersedia = 52
Total Caleg = 574
Persentase tidak bersedia = 9,06 persen
 
9. PDI-P
Bersedia membuka data pribadi = 532
Tidak Bersedia = 41
Total Caleg = 573
Persentase tidak bersedia = 7,16 persen
 
10. Gerindra
Bersedia membuka data pribadi = 535
Tidak Bersedia = 40
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 6,96 persen
 
11. PBB
Bersedia membuka data pribadi = 373
Tidak Bersedia = 26
Total Caleg = 399
Persentase tidak bersedia = 6,52 persen
 
12. Perindo
Bersedia membuka data pribadi = 534
Tidak Bersedia = 34
Total Caleg = 568
Persentase tidak bersedia = 5,99 persen
 
13. PAN
Bersedia membuka data pribadi = 542
Tidak Bersedia = 33
Total Caleg = 575
Persentase tidak bersedia = 5,74 persen
 
14. PPP
Bersedia membuka data pribadi = 542
Tidak Bersedia = 12
Total Caleg = 554
Persentase tidak bersedia = 2,17 persen
 
15. Berkarya
Bersedia membuka data pribadi = 551
Tidak Bersedia = 3
Total Caleg = 554
Persentase tidak bersedia = 0,54 persen
 
16. Golkar
Bersedia membuka data pribadi = 573
Tidak Bersedia = 1
Total Caleg = 574
Persentase tidak bersedia = 0,17 persen
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com