Caleg yang Enggan Buka Data Diri Dinilai Perlu Dikampanyekan untuk Tak Dipilih

Kompas.com - 08/02/2019, 14:44 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublikasikan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang memilih tak membuka profil dirinya ke publik.

Sebelumnya, KPU mencatat sebanyak 2.049 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik pada situs infopemilu.kpu.go.id.

"Saya kira perlu bagi KPU untuk mengumumkan ke publik siapa-siapa saja caleg yang memilih tak mau membuka profil dirinya di medium resmi KPU," kata Lucius kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: KPU Disarankan Tak Tunggu Persetujuan Caleg untuk Publikasikan Data Diri

Tak hanya dipublikasikan, Lucius menilai hal itu juga perlu didukung dengan kampanye agar publik tak salah dalam memilih calon.

Ia beralasan, para calon enggan mempublikasi data dikawatirkan memiliki kecenderungan untuk bertindak koruptif.

"Pengumuman itu tentu mesti didukung oleh kampanye untuk tidak memilih caleg yang tertutup karena akan potensial memelihara perilaku koruptif sebagaimana kecenderungan DPR belakangan ini," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Caleg yang enggan membuka informasi terkait dirinya di situs KPU.go.idIstimewa Caleg yang enggan membuka informasi terkait dirinya di situs KPU.go.id
Sebelumnya, KPU mengungkapkan sebanyak 2.049 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik.

Artinya, dalam situs infopemilu.kpu.go.id, caleg tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi seperti riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana).

"Kami mencatat ada 2.049 dari 8.037 caleg yang kemudian tidak membuka profil atau data pribadinya," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra dalam diskusi bertajuk 'Telaah Keterbukaan Data Profil Caleg DPR RI di Pemilu 2019' di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Ilham mengatakan, caleg memang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya ke publik. Sebaliknya, caleg juga punya hak membuka data pribadinya ke publik.

Baca juga: Tak Mau Data Diri Dipublikasi, Caleg Dinilai Tak Beri Pendidikan Politik

Ia menerangkan, dalam formulir BB2 (formulir bakal calon) yang diserahkan saat pendaftaran, caleg diberi pilihan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya.

Oleh karenanya, KPU tidak bisa sembarangan membuka data caleg tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Meski demikian, kata Ilham, tak menutup kemungkinan KPU mengumumkan daftar caleg yang memilih tak membuka profil dirinya ke publik.

Hal ini nantinya bisa menjadi pertimbangan publik dalam menentukan pilhannya di hari pemungutan suara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Nasional
Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Nasional
ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Nasional
Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Nasional
UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Nasional
Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.