Sikap KPU Tak Masukkan OSO ke DCT Dinilai Selamatkan DPD

Kompas.com - 23/01/2019, 15:45 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Fungsi Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi keteguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Langkah KPU ini, kata dia, telah menyelamatkan DPD sebagai lembaga yang merepresentasikan perwakilan wilayah dalam sistem keparlemenan Indonesia.

"Keteguhan sikap KPU telah selamatkan DPD agar tidak makin terperosok lebih dalam ke kubangan kepentingan partai politik yang menganggap kebenaran sejauh menguntungkan partainya saja," kata Lucius saat dihubungi via telepon, Rabu (23/1/2019).

Lucius menambahkan, DPD merupakan lembaga demokrasi milik dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai kekuasaan orang per orang mengalahkan kepentingan bangsa.

Baca juga: Sikap OSO Bisa Bikin Kader Hanura Pindah ke Partai Lain

Pengalaman polemik OSO ini, lanjutnya, menjadi pelajaran berharga bagi DPD agar tidak mudah dikuasai partai politik.

"Sekali memberi angin kepada partai politik untuk menguasai DPD, maka lembaga tersebut akan terancam," tegas Lucius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lihat saja belakangan ini sejak kisruh pengambilalihan pimpinan DPD oleh kubu OSO, DPD menjadi lembaga pelayan kepentingan politik elitenya," sambungnya.

Tak ayal, seperti diungkapkan Lucius, kinerja DPD sebagai perwakilan daerah digerus oleh perjuangan anggotanya untuk kepentingan partai politik yang didukungnya.

"Medan pertempuran DPD sudah tersedia di DPR. Karena itu, siapapun partai politik harus adil untuk bertarung di ruang yang sama jika ingin menguji kepercayaan publik atas partainya," paparnya.

Diketahui, KPU memutuskan untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang OSO ke daftar calon anggota DPD Pemilu 2019. Artinya, nama OSO tak lolos sebagai calon anggota DPD.

Baca juga: 203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X