Sikap OSO Bisa Bikin Kader Hanura Pindah ke Partai Lain

Kompas.com - 23/01/2019, 13:56 WIB
Kader Partai Hanura melakukan aksi dorong dengan pihak keamanan saat unjuk rasa di halaman kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (20/12). Pada aksi tersebut mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Komisioner KPU guna menyampaikan tuntutannya, agar nama ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) segera dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
MUHAMMAD ADIMAJAKader Partai Hanura melakukan aksi dorong dengan pihak keamanan saat unjuk rasa di halaman kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (20/12). Pada aksi tersebut mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Komisioner KPU guna menyampaikan tuntutannya, agar nama ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) segera dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik Oesman Sapta Odang ( OSO) dalam daftar calon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 dinilai bukan hanya membuat Partai Hanura tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pileg 2019, melainkan juga bisa menghilangkan eksistensi partai di panggung politik.

"Efek jangka panjangnya, terutama jika tidak lolos ke DPR, ya bisa jadi Hanura akan hilang dari peredaran di panggung politik dan kader-kadernya akan pindah ke partai lain," kata pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Kompas.com, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: Tak Mau Mundur dari Hanura, KPU Putuskan Tak Masukan Nama OSO ke DCT

Yunarto menjelaskan, sikap OSO yang kekeuh tersebut justru menjustifikasikan bahwa Hanura merupakan partai yang hanya berbicara kekuasaan.

"Hanura dianggap partai yang berbicara hanya jabatan saja, tidak melihat aspek etika, persepsi publik, dan konstituen," ucapnya.

Dia menambahkan, faktor eksistensi Hanura juga makin terpuruk karena OSO tidak memiliki magnet elektoral yang bisa menambah tingkat keterpilihan partainya.

Baca juga: OSO Dinilai Bawa Sentimen Negatif, Hanura Berpotensi Tak Lolos ke DPR

Untuk itu, seperti diungkapkan Yunarto, OSO sejatinya menyadari kalau dirinya tidak memiliki efek elektoral seperti yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai Demokrat ataupun Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

"Faktor ketokohan partai masih bisa menyelamatkan, namun OSO tidak selevel dengan SBY maupun Prabowo," imbuh Yunarto.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Baca juga: KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri OSO dari Hanura hingga Jam 12 Malam Ini

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X