Kompas.com - 22/01/2019, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik format debat Pilpres yang baru yang meniadakan kisi-kisi pertanyaan bagi kandidat.

Ia mengatakan, dengan ditiadakannya kisi-kisi maka masing-masing kandidat harus mempelajari data lebih banyak sehingga mampu menjawab pertanyaan panelis.

"Kalau dulu kan sudah bocor soalnya, sekarang enggak, berarti harus belajar lebih banyak konteks dari debat itu. Ya memang presiden pengetahuannya harus luas, kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format Tarung Bebas

Ia mengatakan, debat berikutnya akan mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tema energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Konteks energi, apalagi lingkungan hidup. (calon) Presiden dengan (calon) presiden kan. Sudah diputuskan oleh KPU," ujar Kalla.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya bakal meniadakan kisi-kisi untuk agenda debat Capres-Cawapres edisi selanjutnya.

Baca juga: KPU Rancang Debat Tak Hanya Didominasi Capres

“Secara umum, KPU melihat debat pertama berjalan lancar, baik, meski ada beberapa kekurangan. Itu akan kita perbaiki di debat yang kedua,” ujar Arief di sela kunjungannya ke Gresik, Minggu (20/1/2019).

Beberapa poin dan masukan juga diakui oleh Arief sudah dikantongi. Dengan evaluasi tersebut bakal coba dilaksanakan dan diterapkan pada agenda debat berikutnya. Termasuk meniadakan kisi-kisi bagi Capres dan Cawapres.

“Untuk yang diubah, selain kisi-kisi, ya mungkin nanti pola debatnya yang akan kita sesuaikan. Seperti apanya, itu yang akan kita bahas dengan moderator,” kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Nasional
KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.