Kompas.com - 22/01/2019, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik format debat Pilpres yang baru yang meniadakan kisi-kisi pertanyaan bagi kandidat.

Ia mengatakan, dengan ditiadakannya kisi-kisi maka masing-masing kandidat harus mempelajari data lebih banyak sehingga mampu menjawab pertanyaan panelis.

"Kalau dulu kan sudah bocor soalnya, sekarang enggak, berarti harus belajar lebih banyak konteks dari debat itu. Ya memang presiden pengetahuannya harus luas, kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format Tarung Bebas

Ia mengatakan, debat berikutnya akan mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tema energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Konteks energi, apalagi lingkungan hidup. (calon) Presiden dengan (calon) presiden kan. Sudah diputuskan oleh KPU," ujar Kalla.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya bakal meniadakan kisi-kisi untuk agenda debat Capres-Cawapres edisi selanjutnya.

Baca juga: KPU Rancang Debat Tak Hanya Didominasi Capres

“Secara umum, KPU melihat debat pertama berjalan lancar, baik, meski ada beberapa kekurangan. Itu akan kita perbaiki di debat yang kedua,” ujar Arief di sela kunjungannya ke Gresik, Minggu (20/1/2019).

Beberapa poin dan masukan juga diakui oleh Arief sudah dikantongi. Dengan evaluasi tersebut bakal coba dilaksanakan dan diterapkan pada agenda debat berikutnya. Termasuk meniadakan kisi-kisi bagi Capres dan Cawapres.

“Untuk yang diubah, selain kisi-kisi, ya mungkin nanti pola debatnya yang akan kita sesuaikan. Seperti apanya, itu yang akan kita bahas dengan moderator,” kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Nasional
MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.