Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Human Rights Working Group (HRWG) menilai, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tak memiliki keinginan politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Deputi Manajer HRWG Daniel Awigra mengatakan, saat debat pertama Pilpres, kedua pasangan calon belum menyasar inti penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yakni impunitas.

Artinya, suatu bentuk kejahatan sulit diungkap karena pelaku memiliki kekuatan politik untuk menghalang-halangi pengungkapannya.

"Kedua capres tidak memiliki visi dan strategi yang jelas untuk menunaikan kewajiban HAM negara, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka masih belum menyasar inti masalah, yaitu budaya impunitas," ujar Daniel melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Saat debat pertama, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdalih bahwa upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan memerlukan dukungan supremasi hukum yang kuat.

Kendati demikian, Jokowi berjanji masih ingin menuntaskan.

Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melihat akar masalahnya terletak pada soal kesejahteraan aparat.

Daniel memandang, baik Jokowi maupun Prabowo belum mampu meyakinkan pemilih bagaimana keinginan politik dapat memecah kebuntuan pengungkapan dan pengusutannya.

Prabowo yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran berat HAM masa lalu sangat tidak jelas visinya soal penuntasan kasus.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Sementara, Jokowi dinilai tidak mampu keluar dari kungkungan pembantu dan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Masalahnya pada kemauan politik yang kuat dari presiden, pemegang otoritas politik tertinggi," kata Daniel.

Selama proses debat, lanjut Daniel, kedua pasangan calon lebih nyaman membahas hak sosial, ekonomi, budaya (ekosob), yang dekat dengan isu pembangunan.

Namun, Jokowi dan Prabowo belum memahami bahwa tanpa jaminan hak sipil politik, hak ekosob tidak dapat mereka rasakan.

Oleh sebab itu, Daniel berpendapat isu HAM belum menjadi acuan calon presiden dalam memimpin negara jika nanti terpilih.

"Dari debat pertama ini, HRWG menilai isu HAM sekadar masih menjadi komoditas politik daripada menjadi prioritas kerja kedua capres," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM