Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/01/2019, 19:06 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai debat pertama Pilpres belum menyentuh permasalahan substansial terkait isu HAM.

Menurut Taufan, kedua pasangan calon belum dapat menggambarkan secara komprehensif peta permasalahan dan strategi kebijakan terkait perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan penegakan HAM.

Salah satu indikatornya, kedua pasangan calon sama sekali tidak memaparkan strategi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Oleh sebab itu Taufan berharap, baik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dapat menjelaskan strateginya di luar forum debat.

"Itu yang tadi kita katakan, (debat) belum substansial. Tentu saja karena mungkin saja mereka ada kendala waktu. Karena itu kami harap sampai April nanti kedua pasangan calon bisa cari event lain untuk jelaskan itu," ujar Taufan saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Taufan, penjelasan langkah konkret tersebut penting dilakukan agar publik dapat melihat sejauh mana komitmen kedua pasangan calon dalam menegakkan HAM.

Baca juga: Komnas HAM Kritik Debat Pertama Pilpres soal Isu Toleransi dan Diskriminasi

Komitmen itu juga dinilai akan menjadi pegangan publik dalam memilih dan melihat apakah akan direalisasikan ketika sudah terpilih.

Taufan mengatakan, Komnas HAM akan tetap menunggu kedua pasangan calon menyampaikan langkah konkret terkait penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Ketika itu sudah diucapkan dalam satu forum publik maka itu akan menjadi pegangan," kata Taufan.

"Kita tentu saja masih menunggu apakah mereka akan sampaikan dalam forum lain, kami berharap itu tentang pelanggaran HAM berat," ucap dia.

Kompas TV Yang juga menarik perhatian dan jadi perbincangan adalah calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin yang dinilai tak terlalu banyak bicara. Menurut Ma'ruf presiden lah yang harus dominan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com