Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/01/2019, 19:06 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai debat pertama Pilpres belum menyentuh permasalahan substansial terkait isu HAM.

Menurut Taufan, kedua pasangan calon belum dapat menggambarkan secara komprehensif peta permasalahan dan strategi kebijakan terkait perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan penegakan HAM.

Salah satu indikatornya, kedua pasangan calon sama sekali tidak memaparkan strategi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Oleh sebab itu Taufan berharap, baik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dapat menjelaskan strateginya di luar forum debat.

"Itu yang tadi kita katakan, (debat) belum substansial. Tentu saja karena mungkin saja mereka ada kendala waktu. Karena itu kami harap sampai April nanti kedua pasangan calon bisa cari event lain untuk jelaskan itu," ujar Taufan saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Taufan, penjelasan langkah konkret tersebut penting dilakukan agar publik dapat melihat sejauh mana komitmen kedua pasangan calon dalam menegakkan HAM.

Baca juga: Komnas HAM Kritik Debat Pertama Pilpres soal Isu Toleransi dan Diskriminasi

Komitmen itu juga dinilai akan menjadi pegangan publik dalam memilih dan melihat apakah akan direalisasikan ketika sudah terpilih.

Taufan mengatakan, Komnas HAM akan tetap menunggu kedua pasangan calon menyampaikan langkah konkret terkait penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Ketika itu sudah diucapkan dalam satu forum publik maka itu akan menjadi pegangan," kata Taufan.

"Kita tentu saja masih menunggu apakah mereka akan sampaikan dalam forum lain, kami berharap itu tentang pelanggaran HAM berat," ucap dia.

Kompas TV Yang juga menarik perhatian dan jadi perbincangan adalah calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin yang dinilai tak terlalu banyak bicara. Menurut Ma'ruf presiden lah yang harus dominan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com