Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masukan dari Yusril untuk Jokowi-Ma'ruf Hadapi Debat Pertama

Kompas.com - 17/01/2019, 09:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara sekaligus pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, memberikan sejumlah masukan kepada pasangan calon nomor urut 01 dalam persiapan debat terakhir.

Persiapan debat tersebut berlangsung di Djakarta Theatre, Sarinah, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Yusril memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam menjawab pertanyaan seputar kepastian hukum, keadilan, penguatan kelembagaab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelesaian kasua Novel Baswedan, dan penyelesaian kasus HAM masa lalu.

"Jadi isu-isu yang berkembang terutama adalah isu tentang keadilan dan kepastian hukum. Mengenai isu korupsi juga tetap penguatan KPK, soal Novel (juga)," ujar Yusril saat ditemui di Djakarta Theatre, Sarinah, Jakarta, Rabu (16/1/2019) malam.

Baca juga: Ditanya soal Tunggakan Kasus HAM, Maruf Amin Sebut Jokowi Butuh 2 Periode

"Ya didiskusikan. Pak Jokowi-Ma'ruf sudah ada jawabannya. Cuma jawabannya itu diberikan masukan lagi supaya lebih mantap," lanjut Yusril.

Ia mengatakan Jokowi telah menghadirkan keadilan dan kepastian hukum selama 4 tahun mememimpin pemerintahan.

Terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu, Yusril mengatakan Jokowi sejauh ini sudah berkomitmen menyelesaikannya. Hanya, kata Yusril, hal tersebut terganjal teknis penyidikan.

Baca juga: Menengok Persiapan Debat Jokowi-Maruf Amin untuk Debat Pertama

Selain itu terkait korupsi, Yusril memberi masukan agar Jokowi-Ma'ruf menyatakan saat ini KPK bekerja ekstra keras sehingga operasi tangkap tangan (OTT) semakin banyak. Hal itu akan disampaikan jika ditanya mengapa akhir-akhir ini OTT semakin banyak.

"Kalau ditanya kenapa sekarang terjadi banyak OTT pada masa Pak Jokowi? Di masa yang lalu pun OTT sudah banyak. Sekarang KPK itu lebih meningkatkan operasi seperti itu karena dengan menggunakan penyadapan dan lain-lain maka hasilnya tentu lebih banyak," tutur Yusril.

Baca juga: Pertanyaan Rizal Ramli tentang Kartel Pangan kepada Jokowi dan Prabowo

Yusril pun memberikan masukan kepada Jokowi-Ma'ruf jika nantinya ditanya soal penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Soal Novel, jawaban Pak Jokowi singkat saja. Teruskan penyidikan terhadap kasus itu dan beliau ingin disegerakan penuntasan terhadap kasus yang menimpa Pak Novel," ujar Yusril.

"Dan jokowi juga tegaskan pemerintah setuju dan menerima rekomendasi dari Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkapkan kasus Novel Baswedan," lanjut dia.

Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Kompas TV Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan Prabowo dan Sandiaga adalah politisi yang telah biasa berdebat.<br /> <br /> Jelang debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (17/1) malam, ia memberi saran pasangan calon untuk tetap tenang menghadapi debat.<br /> <br /> Terkait kasus HAM yang kerap dikaitkan pada Prabowo, Zulkifli mengaku telah mempersiapkan jawaban saat debat nanti.<br /> <br /> Sementara itu,Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf, Arsul Sani, menyatakan selain berlatih publik speaking, Jokowi-Ma&#39;ruf juga diberikan beberapa materi yang berhubungan dengan hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.<br /> <br /> Beberapa simulasi debat pun dilakukan Jokowi-Ma&#39;ruf beberapa hari sebelum debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com