Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Kompas.com - 20/05/2024, 12:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada pembahasan mengenai siapa-siapa yang akan jadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Dasco merespons pertanyaan mengenai Yusril Ihza Mahendra yang disebut mundur dari Ketua Umum PBB karena akan terlibat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Mengenai pertanyaan soal Pak Yusril, kita kan sampai saat ini belum tahu mengenai siapa dan tempatnya di mana, mengenai kementerian-kementerian yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih fokus membahas program unggulan Prabowo.

"Karena sampai saat ini kita masih dalam hal pengkajian program unggulan dari presiden terpilih," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan bakal memberikan jalan kepada sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra yang berencana mengundurkan diri dari posisinya, dan aktif terlibat dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi kita sebagai kader beliau, Prof Yusril bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya di pemerintahan Pak Prabowo, skill bidangnya kan hukum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Alasan Yusril Ihza Mundur dari Ketua Umum PBB Setelah 16 Tahun Menjabat

Akan tetapi, Afriansyah mengatakan belum tahu siapa kader potensial yang diusulkan buat menggantikan Yusril sebagai ketua umum.

Menurut dia, keputusan pengganti Yusril menunggu hasil Muktamar PBB.

"Belum tahu, banyak kandidat PBB punya kader potensial, saya terserah Muktamar," ucap Afriansyah.

Afriansyah mengatakan, Yusril berencana ingin berkegiatan di luar struktural PBB.

Selain itu, Yusril disebut ingin ada regenerasi di PBB karena dia sudah 3 periode menduduki posisi Ketum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com