Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Kompas.com - 22/05/2024, 12:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar 100 persen saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Jokowi mengatakan, kenaikan tunjangan kinerja (tukin) merupakan bentuk apresiasi pemerintah sekaligus untuk memicu BPKP bekerja lebih baik.

"Tahun lalu seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100 persen, ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya tentu memacu dan memicu kinerja dari BPKP," kata Jokowi, Rabu.

Baca juga: Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Jokowi menuturkan, BPKP punya peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa sasaran kinerja BPKP dan aparat pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tapi mencegah penyimpangan yang dapat terjadi dalam program pembangunan.

Oleh karena itu, BPKP memiliki peran besar untuk memberikan arahan yang benar serta tuntunan yang tepat.

Jokowi menekankan, BPKP tidak bisa hanya memasang jebakan dengan membiarkan penyimpangan terjadi saat program pembangunan dilakukan.

Baca juga: Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

"Bukan memasang jebakan, 'Lah ini keliru, diemin aja' mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya ke sana," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini lantas menganalogikan kinerja BPKP dengan pembangunan rel kereta.

Ia menyebutkan, BPKP yang memastikan agar rel yang dibangun lurus, begitu pun memastikan agar kereta tersebut berjalan cepat dan tepat sampai tujuan.

Baca juga: Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

 

Hal ini sejalan dengan peran besar BPKP yang terus mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu," ujar Jokowi.

Untuk, Presiden Jokowi menaikkan tukin BPKP menjadi 100 persen pada Juni 2023 lalu. Ketika itu, Jokowi juga menaikkan tukin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com